Warga Demo DPRD dan Pemkot Mojokerto soal 8 Proyek Drainase Tak Tuntas

Enggran Eko Budianto - detikNews
Jumat, 31 Jan 2020 13:42 WIB
Puluhan warga demo di depan kantor DPRD dan Pemkot Mojokerto. Massa protes soal 8 proyek drainase dan saluran air yang tidak tuntas.
Puluhan warga Mojokerto saat berdemo/Foto: Enggran Eko Budianto

"Kita lihat prosesnya pelelangannya, pengerjaan proyek itu tak selesai. Yang mengerjakan semua satu kota, ada 4 CV semuanya dari Sidoarjo. Kemungkinan seperti itu (ada indikasi pengondisian saat lelang). Bagaimana mungkin CV dari satu kota bisa dapat semua kemudian semuanya mangkrak," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Mustofa, massa mendesak DPRD Kota Mojokerto menggunakan hak interpelasi untuk mengusut tuntas persoalan ini. Yaitu hak dewan untuk meminta keterangan dari Pemkot Mojokerto mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

"Kami akan kembali turun ke jalan, akan kami kawal terus masalah ini," tegasnya.


Usai berorasi, perwakilan massa sempat masuk ke kantor DPRD Kota Mojokerto untuk audiensi. Mereka diterima perwakilan Pemkot, DPRD dan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bogiek Sugiyarto.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengaku telah menerima usulan hak interpelasi dari anggotanya. Namun usulan tersebut akan lebih dulu dibahas dalam rapat pimpinan.

"Usulan hak interpelasi sudah memenuhi unsur. Selanjutnya akan kami bahas dalam rapat pimpinan apakah usulan bisa diterima atau tidak. Menurut pimpinan layak atau tidak dari 82 proyek yang mangkrak 8 itu ditempuh hak interpelasi," jelasnya.

Sunarto berpendapat, hak interpelasi belum mendesak digunakan oleh DPRD Kota Mojokerto untuk mengatasi persoalan 8 proyek mangkrak. Menurut dia, persoalan tersebut bisa dituntaskan melalui cara lain. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar mengatasi dampak proyek mangkrak sesuai aturan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3