.webp)
Pilbup Banyuwangi 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Polisi sudah melakukan pemetaan beberapa daerah yang dinilai rawan konflik politik.
Antisipasi itu diawali polisi dengan menggelar Gebyar Blambangan. Atau ajang turun ke desa dalam bentuk dialog bersama masyarakat.
Gebyar Blambangan merupakan inovasi dari Polresta Banyuwangi dalam mendekatkan diri dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya kata 'Gebyar' dipilih sebagai jargon karena memiliki kepanjangan Gesah Bareng.
Untuk kegiatan perdana ini, Polresta Banyuwangi menggelar acara di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi. "Melalui Gebyar Blambangan ini, kepolisian akan aktif turun langsung mendekatkan diri ke masyarakat. Dalam kesempatan inilah nantinya akan dibahas berbagai persoalan sosial, politik dan budaya. Sehingga kepolisian bisa melakukan langkah-langkah untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas," ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin kepada detikcom, Rabu (22/1/2020) malam.
Arman menambahkan, aparat kepolisian juga melakukan pemetaan terhadap daerah rawan konflik dalam Pilbup 2020. Mendekatkan diri kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi penengah, jika terjadi konflik di masyarakat saat pilbup nanti.
Simak Video "Polisi Tangkap 4 Komplotan Perampok di Banyuwangi"
"Kita sambangi wilayah. Baik yang rawan ataupun tidak. Kami minta masyarakat untuk percaya dengan polisi sebagai penengah jika ada konflik. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," tambahnya.
Acara Gesah Bareng ini juga diisi dengan tanya jawab seputar pelayanan kepolisian. Baik SIM, SKCK ataupun terkait kendaraan bermotor. Suasana ganyeng pun muncul ketika masyarakat mengaku kesulitan dengan pengurusan SIM yang sulit.
"Saya tanya Pak, kok ngurus SIM sulit ya Pak. Malah lebih gampang ngurus SIM di Bali," ujar Sanuri, warga Aliyan.
Mendapatkan pertanyaan tersebut, Arman menjawab jika pengurusan SIM di Polresta Banyuwangi tidaklah sulit. Polisi melakukan pelayanan pengurus SIM sesuai dengan prosedur yang ada. Termasuk dengan tes kelayakan pemohon SIM yang memang harus dinilai.
"Kami melakukan pelayanan itu sesuai dengan SOP yang ada. Hendaknya masyarakat mengurus SIM langsung tidak melalui calo," pungkas Arman.
