Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Korupsi, Ini Upaya Pemprov Jatim

Amir Baihaqi - detikNews
Minggu, 12 Jan 2020 15:33 WIB
Gubernur Khofifah/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) sangat berpotensi terjadinya korupsi. Maka ia tak heran jika mayoritas kasus korupsi merupakan terkait PBJ.

Untuk mempersempit dan menutup celah tersebut, Pemprov Jatim menerapkan strategi khusus. Yakni dengan membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa serta e-katalog lokal.

Biro di bawah Sekretariat Daerah tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020 dengan banyak tugas. Di antaranya mapping paket pekerjaan beserta nilainya, melakukan integrasi data penganggaran (e-budgeting) dengan aplikasi RUP dan melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak. Kemudian melakukan peningkatan penerapan konsolidasi PBJ, katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE, serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).


"Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se-Jatim beberapa waktu lalu. Bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif," ungkap Khofifah, Minggu (12/1/2020).

"Saya ingin ke depan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel dan transparan dan tersistem," tambahnya.

Selain rawan korupsi, Khofifah menambahkan, sistem yang kuat diperlukan mengingat adanya permasalahan pada sektor PBJ, yang biasanya bersumber pada perencanaan yang kurang sinkron. Di antaranya karena adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terlambat, pelaksanaan tidak sesuai RUP dan adanya gagal kontrak karena tidak cukup waktu (baik proses pemilihan/ pelaksanaan kontrak). Lalu dana DAK sering tidak cukup waktu untuk prosesnya, dan belum semua proses pemilihan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).


Tonton juga Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud Akan Panggil Menkeu-Menteri BUMN :


Selanjutnya
Halaman
1 2