Menurut mereka, di lima desa Kecamatan Tanggulangin ada tujuh titik pengeboran. Yakni di Desa Kedung Banteng, Kalidawir, Banjarasri, Penatar Sewu dan Banjar Panji. Sedangkan warga di desa-desa tersebut tidak menghendaki adanya pengeboran.
Lumpur Sidoarjo yang menyembur di Desa Siring, Kecamatan Porong 13 tahun lalu masih menyisakan trauma di masyarakat. Menanggapi hal itu, puluhan mahasiswa yang berdemo berharap perizinan pengeboran untuk dievaluasi kembali oleh pemkab.
Korlap aksi Immawan Didin mengatakan, hingga kini masalah lumpur Sidoarjo tidak kunjung dituntaskan. Kini masyarakat semakin gelisah dengan adanya pengeboran kembali.
"Namun saat ini kejelasan eksploitasi di Sidoarjo ini seakan-akan tidak ada aturan yang mengikat. Dan dianggap sebagai ladang pemasukan di Kabupaten Sidoarjo. Serta masyarakat tidak mendapat pengembang dan pemberdayaan secara setimpal," kata Immawan kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Selasa (10/12/2019).
Immawan menambahkan, dalam UU ESDM Bab XII Pasal 38, pengembangan dan pemberdayaan itu selama ada proses produksi hingga pascatambang. Dan dalam hal peningkatan kapasitas produksi wajib meningkatkan biaya program pengembang dan pemberdayaan masyarakat.
