.webp)
Ketua Papdesi Lamongan, Zainul Mukid mengatakan, kedatangan mereka untuk audensi dengan Komisi A dan B DPRD Lamongan menuntut agar kesejahteraan para perangkat desa lebih ditingkatkan lagi.
"Salah satu tuntutan kita adalah kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) di Lamongan ditingkatkan menjadi 15 hingga 17 persen sehingga otomatis kesejahteraan perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, RT, RW, BPD dan LPM secara otomatis akan ikut terangkat," terang Zainul Mukid yang menjabat sebagai Kepala Desa Wudi, Kecamatan Sambeng kepada wartawan di kantor dewan, Senin (9/11/2019).
Selain itu, kata Zainul, kedatangan mereka ini mempertanyakan peran Sekretaris Desa (Sekdes) PNS. Selama ini, lanjut Zainul, posisi sekdes PNS belum ada kejelasan. Mereka absennya ke kantor kecamatan, setelah itu mereka kembali ke desa untuk melaksanakan tugas rutinitas Desa.
"Gaji ditanggung oleh pemerintah karena PNS. Tapi tunjangan dan lain sebagainya menjadi beban desa, kalau tugasnya dipakai seperti itu berarti kan menjadi tidak efektif," imbuhnya.
Zainul menambahkan, yang datang ke gedung DPRD Lamongan ini belum seluruh kades dan hanya perwakilan kades saja. Yakni, 3 kades dari masing-masing kecamatan di Lamongan. "Kedatangan kami juga untuk mempertanyakan uang asuransi bagi kepala desa setelah purna tugas, asuransi kita sudah berhenti mulai Mei Juni Juli sampai hari ini asuransi belum cair, padahal asuransi akhir periode adalah hak kita," tandasnya.
Hingga kini, puluhan kades dari berbagai desa di Lamongan masih menggelar audensi dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Lamongan. Papdesi berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka agar desa lebih sejahtera. (fat/fat)
