Komisi 2 DPR Dorong Kemendagri Tuntaskan Persoalan e-KTP

Trenggalek - Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang e-KTP. Salah satunya perekaman data biometrik kependudukan.

Anggota Komisi 2 DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo saat di Trenggalek mengatakan penuntasan persoalan e-KTP akan memiliki efek positif dalam menuntaskan berbagai persoalan lain. Ia menyebut salah satu bagian penting dalam e-KTP adalah data biometrik.

Baca juga: Mendagri Tito: Jujur, Teman-teman di Kemendagri Trauma Kasus e-KTP

"Kalau perekaman (data biometrik kependudukan) sekarang sudah 99 persen ya, saya kira kalau e-KTP selesai maka akan menyelesaikan banyak persoalan. Bukan hanya soal pemilukada tapi juga banyak hal, termasuk BPJS, jadi single identity itu akan menyelesaikan banyak persoalan," kata Johan, Kamis (28/11/2019).

Untuk itu komisinya mendukung langkah Mendagri yang meminta penggeseran anggaran di internal Kemendagri guna penyediaan blangko e-KTP.

Baca juga: Anggaran Kemendagri Rp15,9 Miliar untuk e-KTP Disetujui DPR

Namun Johan mengingatkan agar Mendagri berhati-hati dalam melakukan pengelolaan e-KTP, terutama pada saat melakukan pengadaan blangko KTP. Sebab hal itu sangat rentan terjadi pelanggaran hukum seperti kasus yang sebelumnya diusut oleh KPK.

"Karena modusnya itu rata-rata adalah mark up," tandas Johan Budi. (iwd/iwd)