.webp)
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan DIPA ini penting. Karena menyangkut berbagai pengaturan anggaran dalam pembangunan daerah. Untuk itu, setiap kepala daerah diwajibkan mengambil sendiri DIPA tersebut.
"Pesan Presiden Jokowi kalau ber-WhatsApp, SMS, tidak cukup send tapi pastikan deliver. Pastikan DIPA yang diterima tidak sekadar terkirim tapi sampai ke penerima manfaat, termasuk di dalamnya dana desa," pesan Khofifah saat pembagian DIPA di Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019).
Lalu bagaimana dengan Kepala daerah yang tidak hadir? Khofifah mengatakan seharusnya bupati atau wali kota bisa menyempatkan diri. Karena ada beberapa pesan untuk penguatan pembangunan daerah.
"Ini kan ada komitmen, tanggung jawab dan ada proses yang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua. Ini bukan duit kecil, kalau datang seperti ini, maka komitmen itu akan terbangun lebih kuat. Bahwa pastikan ini pesan presiden harus deliver, pastikan ini ada lima prioritas program nasional yang itu bisa terkonfirmasi pada lurah dan desa," imbuh Khofifah.
Acara pembagian DIPA berakhir pukul 11.00 WIB. Namun sekitar pukul 12.49 WIB, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama rombongan hadir untuk mengambil DIPA. Risma langsung menuju ruang VIP untuk bertemu Khofifah dan beberapa pejabat Kanwil Kebendaharaan. Dalam ruangan tersebut, terjadi pertemuan tertutup. Sementara Bupati Jember tidak mengambilnya.
Usai bertemu Khofifah, Risma mengakui jika rombongannya sempat telat. Namun, Risma tak mengungkapkan alasannya. Sehari sebelumnya, Risma diketahui sempat bertolak ke Jakarta.
"Telat yo, telat. Sudah (balik dari Jakarta), sudah kemarin," kata Risma sembari berlalu.
Halaman 2 dari 2
