2019/11/19 20:29:28 WIB
Kenapa Izin Usaha Grosir Ini Tak Diterbitkan Pemkab Malang?
Halaman 1 dari 2
Lahan yang rencananya akan dibangun grosir di Jalan Raya Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Muhammad Aminudin/detikcom)
Malang -
PT Lotte Grosir Indonesia bersurat ke Presiden Joko Widodo lantaran perizinan usaha di Kabupaten Malang terhambat. Sementara itu, Pemkab Malang punya alasan kuat mengapa izin usaha tersebut tak dikeluarkan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Malang Subur Hutagalung menyampaikan perizinan Lotte Grosir tidak dapat diproses. Sebab, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
"Lotte perizinannya kan sudah masuk, sudah dilakukan pembahasan internal juga. Cuma, Lotte itu penanaman modal asing," kata Subur saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (19/11/2019).
"Sementara itu, peraturan bupati (perda) yang berlaku menyebutkan, untuk grosir dan perkulakan harus penanaman modal dalam negeri," imbuh subur.
Menurut Subur, pihaknya telah menyampaikan kepada PT Lotte alasan mengapa perizinan tak bisa diproses. "Kami bukan menghambat. Kami juga sudah sampaikan ke Bapak Bupati, ada investasi dari PT Lotte, tapi merupakan penanaman modal asing yang bertentangan dengan perda yang dimiliki," terangnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Malang Subur Hutagalung menyampaikan perizinan Lotte Grosir tidak dapat diproses. Sebab, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
"Lotte perizinannya kan sudah masuk, sudah dilakukan pembahasan internal juga. Cuma, Lotte itu penanaman modal asing," kata Subur saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (19/11/2019).
"Sementara itu, peraturan bupati (perda) yang berlaku menyebutkan, untuk grosir dan perkulakan harus penanaman modal dalam negeri," imbuh subur.
Menurut Subur, pihaknya telah menyampaikan kepada PT Lotte alasan mengapa perizinan tak bisa diproses. "Kami bukan menghambat. Kami juga sudah sampaikan ke Bapak Bupati, ada investasi dari PT Lotte, tapi merupakan penanaman modal asing yang bertentangan dengan perda yang dimiliki," terangnya.
