Kejari Banyuwangi Dikepung Warga Gumirih, Minta Dugaan Korupsi Ditangani

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 19:17 WIB
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Ratusan warga menggelar demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi. Massa meminta pihak kejaksaan serius menangani dugaan pidana korupsi di Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh Banyuwangi. Bahkan warga mengancam melaporkan kasus ini ke Kejagung dan Presiden Joko Widodo.

Dalam orasinya, massa meminta Kejari Banyuwangi untuk serius menangani kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa tersebut.

"Bila sekarang 200 orang, besok bisa 1.000 orang kita kerahkan. Biar ke Jakarta saya yang mengawal," ujar Suwito, salah satu orator di depan Kejari Banyuwangi, Senin (18/11/2019).

Massa sempat kecewa karena hanya ditemui Kasipidum Koko Erwinto Danarko ketika audiensi dengan Kejari Banyuwangi. Massa inginnya bertemu langsung dengan Kajari Mohamad Mikroj. Bahkan massa mengancam bakal bertahan di kejaksaan sampai ditemui Kajari.

"Pak Jokowi kenal saya. Saya akan temui Pak Jokowi apabila Pak Kajari tidak menemui kami," ancamnya.


Perwakilan masa akhirnya diperkenankan bertemu dengan Mohamad Mikroj, Kajari Banyuwangi di ruangannya. Kajari meminta para demonstran bersabar sampai menunggu hasil telaah.

"Kasi Intelijen Bagus Nur Jakfar Adi Saputro masih ijin. Nanti setelah intelijen melakukan telaah hasilnya akan kita sampaikan kepada kawan - kawan. Saya belum baca dokumennya," ujar Kajari kepada perwakilan massa.

Aksi dilanjutkan di Kantor Pemkab Banyuwangi. Massa kembali berorasi. Sementara perwakilan massa bertemu dengan pihak Pemkab. Mereka meminta MA selaku Kades Terpilih Desa Gumirih tidak dilantik dulu sampai proses hukumnya tuntas.

"Kami minta setidaknya pelantikan MA ditunda sampai 6 bulan. Jika memang tidak terbukti silakan dilantik," kata Hari Prakisto kepada perwakilan Pemkab.


Pihak Pemkab Banyuwangi, menyatakan menyangkut dengan tahapan Pilkades, setiap tahapan ada problem. Penyelesaiannya juga dilakukan pada tahapan itu. Begitu BPD mengusulkan pelantikan, artinya tidak ada problem di lapangan.

"Tapi tadi ada permohonan dari warga untuk dilakukan penundaan pelantikan khususnya pak MA. Nanti kita laporkan kepada Pak Bupati," kata Panitia Pilkades Kabupaten Banyuwangi sekaligus Kasatpol PP, Anacleto, usai pertemuan.

Aksi massa melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi ini, buntut laporan terkait dugaan penyalahgunaan dana ADD dan DD Desa Gumirih. Kasus ini telah dilaporan ini pada akhir Oktober 2019 lalu.

Kades MA diduga telah menyalahgunakan ADD dan DD mulai tahun 2016-2018. ADD dan DD idealnya untuk rakyat. Tapi, diselewengkan oleh oknum Kades Gumirih MA. Dugaan penyelewengan ADD dan DD salah satunya adalah pembangunan tembok dan fasilitas makam di Desa Gumirih yang didanai sumbangan masyarakat, justru dimasukkan dalam laporan penggunaan ADD dan DD. Selain itu ada pula dana pembangunan tribun lapangan yang didanai dari Kemenpora senilai Rp 129.000.000 Padahal, dananya sudah dicairkan. (iwd/iwd)