detikNews
Senin 18 November 2019, 14:10 WIB

Buruh di Jember Desak DPRD Perjuangan Raperda Penyertaan Modal Rp 5,8 Miliar

Yakub Mulyono - detikNews
Buruh di Jember Desak DPRD Perjuangan Raperda Penyertaan Modal Rp 5,8 Miliar Foto: Yakub Mulyono
Jember - Puluhan buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, mendatangi Gedung DPRD, Senin (18/11/2019). Mereka mendesak anggota dewan memperjuangkan Raperda Penyertaan Modal sehingga bisa disahkan menjadi Perda. Raperda itu berisi tentang penyertaan modal Pemkab Jember ke PDP Kahyangan sebesar Rp5,8 miliar.

Menurut para buruh, dana tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional PDP Kahyangan termasuk upah karyawan dan buruh. Sebab biaya operasional PDP sebelumnya digunakan untuk membayar atau menutupi HGU (Hak Guna Usaha) lahan yang mati pada 2020 mendatang.

Massa buruh langsung masuk ke dalam ruang Komisi C DPRD Jember, untuk melakukan hearing (rapat dengar pendapat). Mereka mendesak DPRD Jember agar memperjuangkan raperda tersebut. Selain itu, puluhan buruh tersebut mengungkapkan kekesalan akan pernyataan Fraksi PKB yang menolak raperda penyertaan modal itu.

"Substansi akan raperda penyertaan modal PDP itu jelas. Karena ini terkait nasib aset kita PDP dan ribuan buruhnya. Kita masih butuh modal lain untuk pengembangan dan yang lain," kata Korlap Aksi Buruh PDP Bersatu Dwi Agus Budiyanto.

Agus mengaku kesal dengan penolakan yang disampaikan Fraksi PKB dalam pandangan umum Fraksi beberapa waktu lalu.

"Untuk fraksi yang menolak itu yang membuat kami datang kemari untuk menagih janji itu, juga untuk bertanya apa sudah tahu substansinya kok tiba-tiba menolak," ungkapnya.


Namun meski ditolak, pihaknya akan tetap memperjuangkan. Karena ini menyangkut keberlangsungan hajat hidup.

"Baik kami buruh dan juga asetnya. KIta butuh untuk modal yang lain untuk penyehatan perusahaan ini," kata Agus.

Setelah terjadi dialog, akhirnya terjadi kesepakatan yang dituangkan melalui surat pernyataan yang ditanda tangani Komisi C DPRD Jember dan Perwakilan 5 buruh dari masing-masing kebun.

"Surat ini, akan kami gunakan bahan untuk menagih jika DPRD melanggar kesepakatan," sambung Dwi Agus.

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyampaikan, pihaknya meyakinkan raperda penyertaan modal tetap akan dibahas.

"Saya yang menggaransi pembahasan di Pansus II. Kemarin saja karena hari Jum'at tertunda," ujarnya.

Menurutnya, Raperda Penyertaan Modal tinggal finalisasi. Tinggal dok dari raperda untuk menjadi perda. "Maksimal selesai dua kali Pansus, jika tidak ada perubahan konsideran dan nomenklatur," ujar legislator dari Nasdem itu.

"Kita berikan gambaran dan wawasan, bahkan juga gambaran langsung, sejauh mana kebutuhan modal dan agar nantinya tidak ada penolakan, karena ini untuk kebutuhan ke depan," imbuhnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com