Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji mengatakan, stok bahan bakar minyak di terminal BBM, kilang dan tanker dalam jumlah yang aman. Sehingga Pertamina masih bisa menyalurkannya.
"Kalau stok itu tersimpan di sarfas Pertamina (Terminal BBM, kilang, tanker) ini dalam jumlah yang aman. Sehingga Pertamina masih bisa menyalurkan," jelas Rustam saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (15/11/2019).
"Sedangkan alokasi, itu volume yang boleh disalurkan sesuai yang ditetapkan pemerintah. Alokasi BBM yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan jumlah pengguna yang menjadi sasaran subsidi dalam APBN," imbuhnya.
Rustam menjelaskan, kuota atau alokasi solar bersubsidi untuk 2019 di Jawa Timur sebanyak 2.092.000 kiloliter. Seharusnya, alokasi hingga bulan Oktober 2019 mencapai 1.742.400 kiloliter. Namun realisasi penyaluran telah mencapai 1.917.800 kiloliter. Jika dirinci, per bulan mencapai 215 ribu kiloliter.
"Kalau nanti November-Desember disalurkan 200 ribu kilo liter sama, kemungkinan sampai akhir tahun akan melebihi," ujar Rustam.
Bahkan di beberapa daerah seperti Madura, kuotanya dalam satu tahun sudah habis. Untuk 4 kabupaten di Madura kuotanya tidak sampai 99 ribu kiloliter. Namun penyalurannya sudah di atas 105 ribu kiloliter.
Dengan kondisi seperti itu, Pertamina akan melakukan pengendalian dan pengaturan. Menurut Rustam, pihaknya memahami jika solar masih menjadi kebutuhan masyarakat. Jika kuota habis pihaknya tidak begitu saja menyetop. Namun masih tetap menyalurkan dengan cara melakukan pengaturan di daerah lain di Jawa Timur.
"Misalnya ada daerah lain yang lebihnya sedikit, ada daerah yang lebihnya cukup banyak, itu kita atur dengan tetap memprioritaskan di beberapa daerah yang jalur utama logistik. Jadi kayak di Perak dan pantura, itu kita memang prioritaskan pengirimannya," lanjut Rustam.
Tingginya konsumsi BBM di Jawa Timur membuat penyaluran BBM sudah melebihi kuota total tahun 2019. Meski begitu, menurutnya Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah.
"Kondisi saat ini ditengarai sebagai akibat tingginya permintaan. Terutama dari konsumen industri jelang akhir tahun di mana akan ada kegiatan besar seperti Natal dan tahun baru," terang Rustam.
Pertamina berharap penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Sebab yang terjadi di lapangan hingga kini, BBM Bersubsidi masih banyak dikonsumsi masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.
Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, BBM tertentu termasuk solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi industri rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum. Termasuk kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin atau CC yang kecil.
"Bagi masyarakat yang golongan mampu bisa menggunakan BBM non subsidi, seperti dexlite atau pertamina dex sebagai pengganti solar dan pertalite, pertamax ataupun pertamax turbo sebagai pengganti premium. Selain jenis BBM tersebut lebih baik untuk keandalan dan keawetan mesin kendaraan, BBM tersebut juga tergolong lebih ramah lingkungan," terang Rustam.
Menurut Rustam, status Pertamina sebagai BUMN bukan regulator. Pihaknya berharap pemda dan kepolisian juga membantu dalam pengawasan distribusi solar bersubsidi agar tepat sasaran.
"Karena kalau sesuai regulasinya seperti mobil plat merah atau kendaraan dinas BUMN dan BUMD, kendaraan untuk angkutan pertambangan, kemudian kendaraan industri itu kan harusnya tidak boleh pakai BBM bersubsidi," pungkas Rustam.
Halaman 2 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini