BKD Jatim Beberkan Modus Baru Calo dalam Pendaftaran CPNS

Surabaya - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menyampaikan ada banyak modus baru yang ditawarkan calo kepada pendaftar CPNS. Mirisnya, modus ini sering dipercayai masyarakat.

Kepala BKD Jatim Anom Surahno mencontohkan salah satu modus baru para calo. Modus tersebut bahkan tidak meminta bayaran awal pada korban.

"Jangan percaya calo atau orang yang menjamin. Ada modus baru, orang itu menjanjikan ndak usah bayar dulu, nanti menyelesaikannya di akhir kalau sudah diterima. Padahal kalau dia diterima itu hasil dia sendiri, bukan karena orang itu," papar Anom di kantor BKD, Jatim Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pendaftar CPNS di Jatim Terbanyak Ketiga, BKD Ingatkan Modus Calo

Saat ditanya terkait beberapa oknum yang mengaku orang dalam atau pegawai BKD, Anom mengatakan pihaknya akan menindak tegas. Bahkan Anom tak segan akan memecat pegawai BKD yang menjadi calo.

"Pokoknya kalau ketahuan (ada oknum orang dalam yang menjadi calo), pasti saya pecat," imbuh Anom.

Pada hari ketiga pendaftaran CPNS, Anom mengaku mendengar kabar adanya praktik calo. Dia meminta masyarakat tidak percaya karena pendaftaran hingga CPNS dilakukan mandiri secara online. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk calo.

"Beberapa hari ini banyak kabar terkait pelaksanaan CPNS, janji dan macam-macam. Bahkan Kediri dan Gresik mereka sudah diamankan orang yang meng-collect pendaftaran. Padahal pendaftaran bersifat mandiri, tidak bisa diwakilkan. Mereka harus meng-upload sendiri dan diakhiri dengan swafoto," papar Anom.

Baca juga: Buku Panduan Lolos CPNS Laris Manis Diburu Pembeli di Kudus

"Persyaratan lain bisa diakses lewat website dan semua transparan, terbuka, akuntabel dan semua proses lewat online. Nanti diakhiri dengan tes lewat CAT. Jika ada orang yang menjamin, jangan percaya," pungkas Anom.

Jatim mendapat kuota CPNS dengan 1.817 formasi. Formasi ini didominasi untuk guru, yakni 1.133 kuota. Kemudian tenaga kesehatan 322 dan tenaga teknis 362.

Sementara itu, pada tahap verifikasi, panitia memperhatikan dua hal penting, yakni perguruan tinggi yang terakreditasi dan IPK minimal 3. (sun/bdh)