Klaim BPJS Kesehatan Belum Dibayar, RSUD Wlingi Terancam Tak Layani Pasien

RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi (Erliana Riady/detikcom)

Blitar - Kondisi keuangan RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, makin kritis. Jika akhir November BPJS Kesehatan belum juga membayar klaim yang diajukan, rumah sakit pemerintah ini terancam tidak bisa melayani pasien.

Kondisi ini diungkapkan Direktur RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, Endah Woro Utami. Saat itu dia belum juga mendapat kabar kapan klaim BPJS Kesehatan akan dibayarkan.

Kini stok obat-obatan dan peralatan medis menipis. Dana yang masuk melalui pasien mandiri telah habis dibayarkan untuk tagihan obat bulan Oktober dan peralatan medis dalam November ini.

"Pembayaran obat itu bisa dibayarkan setelah 30 hari. Tagihan untuk obat Oktober ini baru kami bayarkan. Tapi untuk tagihan November, kami sudah tidak ada dana," ungkapnya.

Bukan hanya stok obat, lanjut dia, bahan habis pakai stoknya juga sangat terbatas. Padahal layanan medis harus steril dan tidak bisa melaksanakan operasi yang tidak sesuai standard operating procedure (SOP).

"Itu obat, alat, dan bahan ya. Belum lagi tenaga medis. Mereka belum mendapat tunjangan jasa sejak April. Kami tidak seperti ASN lain yang mendapat tunjangan penghasilan tiap bulan," ucap Woro.

Woro mengaku telah meminta maaf dan memohon pengertian kepada para dokter yang telah melakukan operasi dan tenaga perawat lainnya. Dia hanya berharap kesadaran tinggi memberikan layanan demi kemanusiaan terlebih dahulu yang diutamakan.

Pihak manajemen RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, sedang berupaya keluar dari kondisi krisis keuangan saat ini. Upaya mencari pinjaman perbankan dengan bunga rendah belum terealisasi.

"Mohon doanya. Kalau sampai akhir bulan November kami belum dapat dana pinjaman atau BPJSK belum dibayar, kami tidak bisa lagi memberikan layanan kesehatan," cetusnya.

Sementara RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, mendapat sokongan dana subsidi dari Pemerintah Kota Blitar, tidak demikian halnya dengan RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi, Kabupaten Blitar.

Kepala BPKAD Pemkab Blitar Khusna Lindarti mengatakan, dalam aturan permendagri, pemda tidak bisa memberi utang kepada rumah sakit. Yang bisa dilakukan adalah menambah anggaran untuk rumah sakit.

"Namun kami sedang defisit untuk tahun 2020. Karena kalau kami pakai anggaran 2019, otomatis akan mengganggu anggaran lain yang lebih penting. Jadi kami belum mampu ke arah situ (menambah anggaran rumah sakit). Dan rumah sakit harus mengatasi sendiri lewat dana pinjaman," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya