Dikritik Politikus NasDem, Risma dan Kepala Bappeko Dibela Pengurus RT/RW

Amir Baihaqi - detikNews
Minggu, 03 Nov 2019 13:08 WIB
Wali Kota Risma/Foto file: Deny Prastyo Utomo
Wali Kota Risma/Foto file: Deny Prastyo Utomo
Surabaya - Interupsi anggota DPRD Surabaya Imam Syafii dalam rapat paripurna pandangan umum menuai tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini tanggapan berdatangan dari para pengurus RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Pahlawan.

Dalam rapat paripurna itu, politikus NasDem itu bertanya kepada Wali Kota Tri Rismaharini terkait kebiasaan Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang sering blusukan sebagai pencitraan jelang Pilwali 2020. Tak hanya itu, Imam juga menuding adanya praktik mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Mendengar interupsi itu, Risma langsung menjawab dengan tegas bahwa terkait mafia perizinan merupakan fitnah. Sebab, selama ini seluruh proses perizinan dilakukan secara online dan didampingi pihak kejaksaan.

"Gak ada, semua lelang didampingi kejaksaan. Betapa menyakitkan fitnah itu," kata Risma memberikan tanggapan interupsi di rapat paripurna di DPRD Surabaya waktu itu.


Ketua LPMK Kedung Baruk Abdul Munif menilai, tudingan yang dilontarkan sekretaris Demokrat-NasDem DPRD Surabaya dinilai berbau politis. Sebab momentumnya mendekati Pilkada 2020.

"Tudingan (politikus NasDem) itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat," kata Munif kepada wartawan, Minggu (3/11/2019).

Terpisah, tanggapan serupa juga datang dari Ketua RW 03 Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Hari Satoto. Ia berpendapat bahwa gaya blusukan yang dilakukan Risma maupun jajarannya merupakan hal tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan-kebijakan pemkot yang ada saat ini juga hasil dari pertemuan langsung dengan masyarakat.

"Lha piye toh, kan justru turun ke lapangan itu yang benar. Coba lihat, Surabaya semakin hijau. Pemerintah kota sangat peduli masalah anak-anak. Terbukti, Pemkot tak ingin ada anak putus sekolah, ada beasiswa siswa miskin. Masalah kenakalan anak dicarikan solusi. Kebijakan seperti itu lahir dari turun melihat langsung problem di masyarakat," ujar Hari.

Menurut Hari, blusukan yang dilakukan pejabat pemkot seperti Eri Cahyadi dari kampung ke kampung itu merupakan bagian dari tugasnya. Karena dengan blusukan, para pejabat dapat menyerap aspirasi apa yang diinginkan masyarakat secara langsung.

"Kegiatan blusukan ke kampung adalah bagian dari tugas jajaran Pemkot Surabaya, termasuk Pak Eri Cahyadi, untuk menyerap aspirasi. Kan itu juga bagian dari perencanaan pembangunan kota. Kok begitu dipermasalahkan," imbuhnya.


Terpisah, Ketua RW 02 Rangkah Buntu menilai, upaya Risma dan jajarannya yang sering menyapa warga merupakan kegiatan positif. Untuk itu, jika ada yang mengatakan sebagai pencitraan adalah berlebihan.

"Kalau ada yang bilang pencitraan, itu berlebihan," ujar Sigit.

Tak hanya pengurus RT/RW, tanggapan senada juga datang dari akademisi UK Petra Gatut Priyo Widodo. Ia menilai anggapan politisi NasDem sebagai pencitraan itu salah alamat. Sebab, kegiatan keliling kampung itu diikuti dengan tindakan dan hasil nyata. Hal itu berbeda dengan hanya turun blusukan tanpa ada hasil kongkret.

"Kenapa itu saya bilang bukan pencitraan? Karena keliling kampung lalu diikuti kerja nyata. Kalau pencitraan, hanya melakukan kegiatan yang kesannya baik, namun tak ada tindakan konkret di masyarakat," tutur pria yang juga menjabat Ketua RT 06, Balas Klumprik, Wiyung. (sun/bdh)