Dikritik Politikus NasDem, Risma dan Kepala Bappeko Dibela Pengurus RT/RW

Surabaya - Interupsi anggota DPRD Surabaya Imam Syafii dalam rapat paripurna pandangan umum menuai tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini tanggapan berdatangan dari para pengurus RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Pahlawan.

Dalam rapat paripurna itu, politikus NasDem itu bertanya kepada Wali Kota Tri Rismaharini terkait kebiasaan Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang sering blusukan sebagai pencitraan jelang Pilwali 2020. Tak hanya itu, Imam juga menuding adanya praktik mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Mendengar interupsi itu, Risma langsung menjawab dengan tegas bahwa terkait mafia perizinan merupakan fitnah. Sebab, selama ini seluruh proses perizinan dilakukan secara online dan didampingi pihak kejaksaan.

"Gak ada, semua lelang didampingi kejaksaan. Betapa menyakitkan fitnah itu," kata Risma memberikan tanggapan interupsi di rapat paripurna di DPRD Surabaya waktu itu.

Baca juga: Pembelaan DPRD untuk Risma dan Kepala Bappeko yang Dinilai Pencitraan

Ketua LPMK Kedung Baruk Abdul Munif menilai, tudingan yang dilontarkan sekretaris Demokrat-NasDem DPRD Surabaya dinilai berbau politis. Sebab momentumnya mendekati Pilkada 2020.

"Tudingan (politikus NasDem) itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat," kata Munif kepada wartawan, Minggu (3/11/2019).

Terpisah, tanggapan serupa juga datang dari Ketua RW 03 Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Hari Satoto. Ia berpendapat bahwa gaya blusukan yang dilakukan Risma maupun jajarannya merupakan hal tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan-kebijakan pemkot yang ada saat ini juga hasil dari pertemuan langsung dengan masyarakat.