NPHD Ditandatangani, Tahapan Pilkada Surabaya Bisa Dimulai

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Senin, 07 Okt 2019 21:53 WIB
Foto: Deny Prastyo Utomo
Surabaya - KPU Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Walikota Surabaya yang digelar di ruang Bakesbangpol Linmas Pemkot Surabaya.

"Pemkot Surabaya melakukan NPHD antara KPU Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya sebagai panitia penyelenggara pemilu dan Walikota dengan Bawaslu Kota Surabaya sebagai badan pengawas Pemilu. Pada saat ini memang ibu walikota tidak bisa hadir, tapi sudah menandatangai NPHD. Sekarang tinggal Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk menandatangani NPHD," kata Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Eddy Critijanto, Senin(7/10/2019). .

Acara penandatanganan NPHD Pilkada Kota Surabaya ini dihadiri komisioner KPU Surabya, Bawaslu Surabaya, serta sejumlah pejabat BPB Linmas. Acara berlansung singkat.

Eddy menjelasakan berdasarkan pembahasan bersama bahwa anggaran untuk Pilkada Kota Surabaya sudah disepakati sebesar Rp 84.637.990.000. Rencananya anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap yakni pada tahun 2019 selama tiga bulan sebesar Rp 1.000.396.000.


Sedangkan untuk tahun 2020 menjadi tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen senilai Rp 33.455.037.600. Untuk tahap kedua 50 persen senilai Rp 41.818.797.000 dan tahap ketiga 10 persen senilai Rp 8.363.759.400.

"Untuk bawaslu sebesar Rp 27.918.682.500, pada tahun 2019 mengajukan pencairan sebesar Rp 737.022.500. Sisanya akan direalisasisakan di tahun 2020 dalam tiga tahap," kata Eddy.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi mengatakan NPHD adalah isinya terkait perjanjian antara walikota dengan Ketua KPU Surabaya dalam rangka pendanaan pemilihan walikota dan wakil wali kota pada tahun 2020.

"Nilainya Rp 84,6 miliar. Total keseluruhan jadi setelah melalui pembahasan sekian lama dengan landasan hukum yang harus dipedomin bersama, memang disepakati angka Rp 84,6 miliar," kata Nur Syamsi.

Nur Syamsi menjelaskan pada awalnya pengajuan dari KPU Surabaya sebesar Rp 118 miliar. Namun pertimbangan adanya pengajuan dengan berpedoman adanya potensi kenaikan honor ad hoc. Kemudian berdasarkan kajian bersama, potensi tersebut belum bisa dijadikan dasar hukum pengajuan penganggaran.


"Sehingga disepakatilah anggaran ad hoc sebagaimana di awal memang sudah ada landasan hukumnya yaitu Keputusan KPU RI 118. Untuk anggaran Rp 84,6 miliar ini menggunakan anggaran yang lama sebagaimana di Pileg dan Pilgub," ujar Nur Syamsi.

Nur Syamsi juga menjelaskan dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka tahapan Pilkada Surabaya bisa dilaksanakan.

"Memang sebagaimana sering disampaikan oleh Ketua KPU RI, bahwa setiap tahapan itu harus disiapkan tiga hal yakni anggaran, SDM dan logistik. Hari ini setelah ditanda tangani NPHD, menandahkan seluruh tahapan yang akan kita mulai sejatinya sejak tanggal 1, karena ada berbagai kajian yang harus kita tanda tangani tanggal 7 maka sebenarnya sudah siap dimulai," tandas Nur Syamsi. (iwd/iwd)