Naskah Perjanjian Hibah Daerah Diteken, Ini Anggaran Pilkada Lamongan 2020

Lamongan - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak 2020 di Lamongan akhirnya disepakati. Besaran anggaran yang telah disepakati Rp 57,5 miliar untuk KPU Lamongan dan Rp 17,5 miliar untuk Bawaslukab Lamongan.

Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali membenarkan NPHD untuk Pilkada Lamongan telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemkab Lamongan, KPU dan Bawaslukab Lamongan.

"Alhamdulillah NPHD telah disepakati dan sudah ditandatangani, sehingga tahapan Pilkada akan segera bisa kami lakukan," kata Machrus pada wartawan di kantornya, Sabtu (5/10/2019).

Machrus mengaku anggaran yang telah disepakati mengalami perubahan dari usulan yang diberikan KPU Lamongan sejumlah Rp 105,8 miliar, maupun usulan dari Bawaslukab Lamongan sebesar Rp 18 miliar.

"Dengan perubahan jumlah anggaran Pilkada 2020, kami akan melakukan efisiensi anggaran dalam setiap tahapan pilkada," jelasnya.

Baca juga: KPU Lamongan Optimistis Pilbup Tepat Waktu Meski 3 Kali Usulkan Anggaran

Beberapa upaya efisiensi yang akan dilakukan, lanjut Machrus, di antaranya pada poin sosialisasi dan belanja barang. "Untuk poin-poin yang akan dilakukan efisiensi anggaran di antaranya untuk sosialisasi dan penganggaran belanja barang," kata Mahrus.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Bawaslukab Lamongan, Miftahul Badar. Dia mengaku akan melakukan efisiensi anggaran dengan memusatkan pelaksanaan Bimtek. "Bimtek yang semula dilakukan di kecamatan, itu nanti akan kita laksanakan di kabupaten, hingga bisa melakukan efisiensi," ucap Badar.

Baik Machrus maupun Badar menegaskan bahwa perubahan jumlah anggaran yang tercantum dalam NPHD tidak akan mengurangi kinerja Pilkada Lamongan 2020. "Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pada 2020," tutur Badar.

Sementara Bupati Lamongan Fadeli menuturkan, penandatanganan NPHD Pilkada di Lamongan bukan telat tapi karena semua pihak ingin berhati-hati dalam membahas anggaran.

"Memang baru kita lakukan hari ini, tidak ada kata terlambat, karena kita harus berhati-hati karena standar-standarnya harus ada penyesuaian. Setelah kita bicarakan mulai kemarin dibahas dengan teman-teman KPU dan juga Bawaslu, sudah ada kata sepakat," kata Bupati Lamongan, Fadeli.

Baca juga: Eks Ketua KPU Lamongan Diduga Selewengkan Dana Hibah Pilbup 2015

Setelah penandatanganan NPHD, tahap selanjutnya adalah memasukkan anggaran yang telah disepakati ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

"NPHD yang kita tandatangani ini akan kita masukkan ke RAPBD tahun 2020, yang nantinya juga melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Lamongan," ujar Fadeli.

Untuk diketahui, Lamongan menjadi salah satu daerah yang akan menggelar pemilihan bupati 2020 mendatang. NPHD ini diperlukan untuk menentukan proses tahapan Pilkada di Lamongan bisa dilaksanakan sesuai tahapan.




Tonton juga video Jadi Kader PDIP, Gibran Isi Formulir Pilkada Solo 2020:

[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)