Ponorogo - Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ponorogo menggeruduk kantor DPRD di Jalan Alun-alun Timur. Mereka mendesak DPR RI untuk melakukan peninjauan ulang terhadap UU KPK baru, RUU KUHP, RUU Pertanahan.
Seperti pantauan detikcom, mereka juga membawa poster dan spanduk dengan tulisan menggelitik. Seperti 'KPK Sudah Mapan, Cukup Aku yang Ditolak Mertua Karena Belum Mapan', 'Cukup Hubunganku Wae Seng Bubar, KPK Rasah #saveKPK' dan 'DPR e Pekok, Asline Penak Ngopi Timbang Bengak Bengok'
Dalam
demo tersebut, mereka mendesak DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap revisi UU KPK, UU KUHP, UU Pertanahan. Menurut mereka itu dapat melemahkan amanat rakyat yang seharusnya dibawa sesuai dengan cita-cita bangsa.
 Tulisan-tulisan lucu dalam demo mahasiswa di DPRD Ponorogo/ Foto: Charolin Pebrianti |
Kemudian mereka meminta Presiden RI dan aparat penegak hukum serta DPR RI untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi. Itu karena korupsi dapat menurunkan martabat bangsa dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.
Lalu meminta presiden selaku Kepala Pemerintahan NKRI dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku rasisme. Kasus yang memicu konflik di Papua dan berpotensi memecah NKRI.
Berikutnya soal pengusutan serta pemberian hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku pembakaran hutan di daerah yang ada di Indonesia. Itu karena telah merusak dan merugikan bangsa Indonesia.
"Kami di sini HMI Ponorogo menuntut agar DPR RI melakukan peninjauan kembali revisi UU KPK dan juga RUU KUHP, Pertanahan dan P-KS cenderung menyengsarakan rakyat. Di sini tidak ada akal cerdas lagi digunakan DPR, tidak bisa menyikapi permasalahan dengan otak yang sehat. Banyak pengaruh dan kepentingan-kepentingan politik yang dikedepankan," tutur Korlap Aksi, Deni Nurcahyo kepada detikcom di lokasi," Selasa (24/9/2019).
Pihaknya mengecam keras RUU yang menyusahkan masyarakat. Mereka pun mengatakan aksi ini murni tanpa adanya intervensi dari mana pun dan tidak ada pengaruh dari siapa pun.
 Tulisan-tulisan lucu dalam demo mahasiswa di DPRD Ponorogo/ Foto: Charolin Pebrianti |
"Karena kami selalu independen dan mengedepankan nilai ke-Islaman kami," terangnya.
Saat disinggung adanya salah satu anggota dewan yang berasal dari Ponorogo sebagai pengusul revisi UU KPK yakni Ibnu Multazam (PKB), mereka mengaku tidak mempermasalahkan asal para politikus.
"Tapi seperti apa kontribusi mereka untuk bangsa dan negeri ini. Dari mana pun mereka berasal kalaupun mereka membuat negeri ini bobrok itu adalah hal yang kita kecam dan tolak. Kita tidak sepakat dengan hal itu," imbuhnya.
Usai berorasi, puluhan mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Sementara, Sunarto. Bahkan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan. Di antaranya menyetujui empat tuntutan mahasiswa serta ada satu tuntutan mendukung penuh dan turut berpartisipasi untuk mengawasi program kerja DPRD Ponorogo.
"Kami sepakat ini demi kebaikan Ponorogo dan nasional untuk menjaga kondusivitas," kata Sunarto.
Saat ditanya kenapa DPRD Ponorogo berani mengambil sikap yang berseberangan dengan pusat, ia memberikan jawaban singkat. Yakni demi menjaga kondusivitas di Ponorogo.
"Kita bisa memberikan argumentasi kenapa kita mengambil langkah-langkah ini ketika kita di lokal ini kita tidak bisa melokalisir permasalahan ini justru kita akan menjadi persoalan yg melebar kita butuh kondusivitas dengan elemen di Ponorogo menjelang Pilkada 2020. Kita harap semua berjalan di koridor yang benar," pungkasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
