Tulungagung - Pemkab Tulungagung akan segera membentuk tim gabungan untuk memverifikasi luasan lahan pertanian Kecamatan Tanggunggunung. Langkah ini sebagai upaya untuk membuka pemblokiran pupuk bersubsidi yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Pelaksana Tugas Asisten II Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono sepakat untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana ( PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Yakni meminta BPN melakukan verifikasi lapangan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perhutani, Camat Tanggunggunung serta para kepala desa.

"Jadi BPN akan memastikan bahwa luasan lahan pertanian 8.078 hektare itu benar-benar ada," kata Tatang Suhartono, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Ini Kata Wagub Emil Soal Pemblokiran Pupuk Subsidi di Tulungagung

Dalam proses verifikasi lapangan dijelaskan, BPN akan menggali data terkait luas lahan Perhutani yang dikelola masyarakat setempat melalui wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam verifikasi itu, tim gabungan juga menghitung jumlah rill yang melakukan pengelolaan lahan.

"Makanya dalam proses ini nanti yang kami libatkan ada beberapa instansi. Yakni BPN selaku pihak yang melakukan klarifikasi, sedangkan Perhutani selaku pemilik lahan, dinas pertanian selaku pembina para petani serta yang memastikan menyangkut tanaman jagung," ujarnya.

Seluruh hasil verifikasi nantinya akan segera dikirimkan ke Ditjen PSP Kementan, guna dilakukan proses tindak lanjut. Pihaknya berharap dengan validasi itulah Kementan bisa segera membuka blokir pupuk bersubsidi untuk ribuan petani di Kecamatan Tanggunggunung.