"Dinas Pertanian Jatim terus memantau, seperti apa progress penanganannya, serta komunikasi apa yang harus segera kami lakukan ke Kementerian Pertanian," kata Emil Dardak, Minggu (22/9/2019).
Pihaknya mengaku telah menghubungi Kepala BPN Jatim terkait persoalan yang terjadi di Tulungagung tersebut. Rencananya, tim gabungan dari beberapa instansi terkait akan melakukan rapat koordinasi pada Senin (23/9) di kantor Setda Tulungagung. Yakni untuk mencocokkan data, sekaligus mencari solusi atas pemblokiran pupuk subsidi di Kecamatan Tanggunggunung.
"Intinya akan dicari solusi terbaik, karena dari 8 ribuan hektare, yang bermasalah hanya 375 hektare. Makanya akan di-push juga, kemudian BPN juga siap memberikan datanya sehingga yang di atas lebih tepat datanya," ujarnya.
Pihaknya berharap rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan solusi yang tepat dan pemblokiran pupuk se-Kecamatan Tanggunggunung bisa dibuka. Hal ini dinilai sangat penting, sebab sebentar lagi 6.000 petani yang mengelola kawasan pertanian tadah hujan akan memasuki masa tanam.
"Kami pantau terus," imbuh Emil.
Sebelumnya, sejak Juni lalu distribusi pupuk bersubsidi di seluruh Kecamatan Tanggunggunung diblokir oleh Kementerian Pertanian. Itu karena 375 hektare lahan dinilai bermasalah dan tidak memiliki data luas baku yang jelas.
Pemblokiran ini dilakukan serentak di 40 kabupaten se-Indonesia. Akibat pemblokiran, 6.000 lebih petani di Kecamatan Tanggunggunung terancam tidak bisa bercocok tanam, sebab pemblokiran tidak hanya terjadi di lahan yang bermasalah namun di seluruh Tanggunggunung.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini