86 Pelintasan Liar Ditutup, Daop 7 Madiun Klaim Turunkan Angka Kecelakaan

Erliana Riady - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 16:17 WIB
PT KA Daops 7 (Erliana Riady/detikcom)
Blitar - PT KAI Daop 7 Madiun menutup 86 titik pelintasan tak resmi. Tindakan ini diklaim mampu menurunkan angka kecelakaan kereta api hingga lebih dari 50 persen.

Data dari Daop 7 Madiun menyebutkan angka kecelakaan yang melibatkan kereta api turun cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat ada 93 laka, tahun 2018 turun menjadi 73 laka, dan tahun 2019 ini turun lagi hanya jadi 36 laka.

Manajer Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan penurunan angka kecelakaan yang signifikan ini, selain karena makin tingginya kesadaran masyarakat akan keselamatan, juga lantaran ditutupnya 86 titik pelintasan tak resmi.

"Total 86 pelintasan tidak resmi telah Daop 7 Madiun tutup dari tahun 2018 hingga Agustus 2019. Pada prosesnya, langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan tersebut juga kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat. Dalam kondisi tersebut, diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah," jelas Ixfan di Blitar, Selasa (17/9/2019).


Daop 7 Madiun mencatat, berdasarkan data terbaru, yakni 30 Agustus 2019, terdapat 268 pelintasan sebidang yang resmi dan 8 pelintasan sebidang yang tidak resmi. Pelintasan tidak sebidang, baik berupa flyover maupun underpass, berjumlah 47 pelintasan.

Sedangkan jumlah kecelakaan yang terdata sampai September 2019 ini 36 kali. Kecelakaan ini mengakibatkan 15 nyawa melayang.

"Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan pada pelintasan adalah tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada pelintasan resmi," ungkapnya.

Karena itu, hari ini Daop 7 Madiun mengadakan sosialisasi di tiga lokasi pelintasan di Blitar. Tiga lokasi itu adalah di JPL 176 di Desa Bence, Kabupaten Blitar, JPL 199 Jalan Lekso, Kota Blitar, dan JPL 200 Desa Pekunden, Kabupaten Blitar, yang masuk wilayah Resor Blitar. Sosialisasi ini menggandeng dishub, satlantas, dan organda.


Bukan hanya imbauan untuk mematuhi aturan di pelintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Kegiatan serupa juga KAI lakukan serentak di sejumlah pelintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

KBO Satlantas Polres Blitar Ipda Suharyanto menyatakan pihak kepolisian mendukung tindakan yang dilakukan PT KAI. Pihak kepolisian juga akan rutin melakukan patroli, terutama di lintasan sebidang tanpa palang. Selain itu, tindakan penertiban juga dilakukan terhadap warga yang nekat melanggar tanda peringatan saat kereta api hendak melintas.

"Itu masuk tindak pidana sebenarnya. Namun kami juga akan menilang. Dan dendanya menyesuaikan undang-undang," pungkasnya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 menyatakan, "(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, pelintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan pelintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah."

Selain itu, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan, "Pada pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain; Mendahulukan kereta api, dan; Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel."


Simak juga video "Intip Progres Pabrik Kereta Terbesar ASEAN di Banyuwangi":

[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)