"Kami komitmen akan mengajukan hak restitusi bagi para korban. Namun kami pelajari dulu," ujarnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto Dwi Hatmoko menuturkan hak restitusi bagi satu anak korban pemerkosaan Aris masih bisa diajukan ke pengadilan setelah perkara inkrah. Karena saat ini jaksa penuntut umum (JPU) sedang mengajukan banding atas vonis PN Mojokerto ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.
"Kalau sudah inkrah, dapat menjadi dasar korban melayangkan ganti rugi terhadap terpidana. Namun kembali ke korban, apakah mau menuntut ganti rugi atau tidak. Silakan orang tua korban mengajukannya," terangnya.
Jika keluarga korban tidak memahami hak restitusi, tambah Hatmoko, pihaknya akan berupaya memberikan pemahaman. "Ke depan, semoga saya dapat merekomendasikan jaksa maupun Kasi Pidum untuk menyampaikan hak korban," tandasnya.
Aris dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Mojokerto karena memerkosa 9 anak di wilayah hukum Polres Mojokerto pada 2 Mei 2019. Bujangan yang bekerja sebagai tukang las itu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan kebiri kimia. Vonis ini dikuatkan oleh putusan PT Surabaya pada 18 Juli 2019.
Tidak hanya itu, Aris juga diadili karena memerkosa 1 anak di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Dia divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan oleh PN Mojokerto pada 20 Juni 2019. Vonis tersebut belum inkrah karena JPU mengajukan banding ke PT Surabaya.
(fat/iwd)
