detikNews
Minggu 18 Agustus 2019, 08:33 WIB

Ikatan Keluarga Minta Pemprov Papua Evaluasi Asrama Mahasiswa di Surabaya

Hilda Meilisa - detikNews
Ikatan Keluarga Minta Pemprov Papua Evaluasi Asrama Mahasiswa di Surabaya Ketua IKBPS Piter Frans Rumaseb (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Surabaya - Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) merespons kejadian penembakan gas air mata di asrama mahasiswa Papua Sabtu (17/8). IKBPS mengupayakan agar kericuhan di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya tidak akan terulang lagi tahun depan.

Ketua IKBPS Piter Frans Rumaseb mengatakan pihaknya akan melaporkan ke Pemprov Papua agar dilakukan evaluasi. Hal ini untuk menyaring siapa-siapa yang berhak tinggal di dalam asrama.

Piter menyebut asrama tersebut tak hanya ditempati mahasiswa saja. Namun juga ditemui beberapa orang yang tidak berkuliah tapi menginap di Asrama.

"Kami berharap dengan kejadian sekarang ini Pemprov Papua mengevaluasi kembali tentang fungsi asrama Papua. Termasuk di dalamnya siapa yang boleh tinggal terus aturannya seperti apa," kata Piter, Minggu (18/8/2019).


"Mahasiswa sudah tidak kuliah lagi tapi tinggal di sini berpotensi masalah ya harus dikeluarkan, sehingga mereka yang tinggal di sini adalah mahasiswa yang benar berkuliah," imbuhnya.

Piter menyebut IKBPS akan bekerja sama dengan Pemprov Papua untuk merangkul semua senior-senior Papua. Hal ini dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan stigma warga Papua tidak selalu negatif.

"Kami tidak sendiri, kami juga akan berkomunikasi dengan Pemprov Papua untuk solusi ini bagaimana. Kami tidak ingin ada stigma negatif warga Papua di Surabaya," lanjut Piter.

Piter sendiri mengaku sudah tinggal di Surabaya selama 22 tahun. Dia mengatakan tidak pernah mendapat perilaku diskriminatif dan selalu hidup damai. Untuk itu, Piter menegaskan pihaknya menentang adanya pelanggaran hukum hingga separatisme.

"Saya 22 tahun di Surabaya. Di sini tidak ada rasis. Karenanya kami menentang separatisme dan segala pelanggaran hukum," tambahnya.


Di kesempatan yang sama, Piter menambahkan pihaknya mendukung upaya polisi dalam melakukan tindakan hukum. Ini untuk menyelidiki siapa dalam di balik kasus dugaan pembuangan dan pengrusakan bendera ke selokan.

"Sementara kita serahkan ke kepolisian dulu karena ini berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan, nanti setelah itu baru kami kasih pendampingan kepada mereka. Kami akan terus memantau," pungkas Piter.
(hil/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com