Pemkab Jember Sebut Pembatalan SK CPNS 2 Perawat Wewenang Pemerintah Pusat

Jember - Pemkab Jember menyebut pembatalan SK CPNS dua perawat, Andhika dan Jefry merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Jember hanya sebatas menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat tersebut.

"Jadi pada prinsipnya segala keputusan ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan dan BKN. Kami hanya meneruskan apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembada, Kamis (1/8/2019).

Menurut Ratno, Andhika dan Jefry telah mengikuti tes administrasi dan tes tulis CPNS. Keduanya dinyatakan lulus.

Baca juga: Cerita Dua Perawat Asal Jember yang SK CPNS-nya Tiba-tiba Dibatalkan

Namun pada saat pemberkasan untuk mendapatkan NIK, oleh pemerintah pusat dibatalkan. Dan keputusan pembatalan itu wajib diumumkan oleh Pemkab Jember.

"Pembatalan itulah yang saat ini menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara" kata Ratno.

Ditanya mengenai gelar Ners yang menjadi alasan pembatalan, padahal sebelumnya tak tercantum dalam syarat pendaftaran CPNS, Ratno enggan berkomentar. Dia beralasan itu sudah masuk dalam materi gugatan yang akan dijawab dalam persidangan.

Baca juga: Plt Kadinkes Jember Belum Tahu Gugatan Dua Perawat Soal Pembatalan SK CPNS

"Yang jelas, proses rekrutmen CPNS itu sudah menjadi domain Kemenpan dan BKN, termasuk syarat-syaratnya. Bahkan prosesnya juga melalui portal Kemenpan dan BKN. Kita sifatnya membantu. Termasuk mengumumkan hasil tes tersebut di portal Pemkab Jember" pungkas Ratno. (fat/iwd)