Pemkot Surabaya Lebih Tiga Kali Hibahkan Tanah ke Polisi

Pemkot Surabaya Lebih Tiga Kali Hibahkan Tanah ke Polisi

Amir Baihaqi - detikNews
Jumat, 26 Jul 2019 11:29 WIB
Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS)/Foto: Amir Baihaqi
Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS)/Foto: Amir Baihaqi
Surabaya - Pemkot Surabaya mengaku tidak mempermasalahkan tuduhan gratifikasi dari warga pemegang surat ijo. Sebab setiap orang punya hak menyampaikan pendapatnya.

"Kalau dia punya tuduhan ya silahkan, mereka kan punya jalur-jalur sendiri untuk menyampaikan tuduhan itu. Tapi dasar kita memberikan hibah sudah jelas," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser kepada detikcom saat ditemui di kantornya, Jumat (26/7/2019).

Menurut Fikser, pemberian hibah tanah atau aset dari pemkot untuk polisi bukan baru kali ini saja. Karena pada tahun-tahun sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan hibah dan tidak pernah berujung pada masalah hukum.

"Proses seperti ini (hibah ke polisi) sudah kita lakukan sebelumnya beberapa kali seperti di Polsek Wiyung, Polsek Pakal dan beberapa polsek lainnya," terang Fikser.


"Itu sudah kita berikan hibah. Sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada masalah hukum. Artinya kita punya landasan hukum dalam melaksanakan hibah dan tidak asal beri," tambah Fikser.

Lalu bagaimana jika ada yang melaporkan hibah tanah pemkot sebagai gratifikasi? Fikser mengaku tidak mempersoalkannya, sebab itu hak setiap orang.

"Biarin saja, itu hak mereka," pungkasnya.


Sebelumnya, warga yang tergabung dalam Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) mengkritik langkah Pemkot Surabaya yang memberikan hibah tanah kepada aparat penegak hukum. Sebab, hibah tersebut tanpa ada persetujuan dari DPRD dan masuk kategori gratifikasi.

"Hibah ini melanggar karena diberikan tanpa adanya persetujuan dari anggota dewan," kata Dewan Pengawas P2TSIS M Mufti Mubarrak saat jumpa pers di gedung DPRD Surabaya, Rabu (24/7).

Menurut Mufti, hibah yang dilakukan pemkot juga terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang jabatan Wali Kota yang akan habis pada 2020 mendatang. Mufti bahkan menyebut langkah pemberian hibah tersebut masuk kategori gratifikasi. (sun/bdh)