"Ya ndak papa. Kita kan biaya operasionalnya kan kita bantu dia satu rombel. Tapi kan memang gitu itu tidak bisa kita paksakan, orang itu kan pasti memilih yg baik. Ya, kita nggak bisa. Pasti persaingannya pasti ketat," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota, Minggu (21/7/2019).
"Termasuk (sekolah) negeri pun, kalau jelek ya dia ndak akan laku," tambah mantan Kepala Bappeko itu.
Sebaliknya, lanjut Risma, jika ada sekolah swasta yang kualitasnya bagus pasti dipilih oleh orang tua murid. Untuk itu, wali kota 2 periode itu mengimbau untuk menjaga kualitas sekolah.
"Kalau ada swasta bagus, orang bisa membayar pasti akan memilih yg bagus. Sama. Mangkanya kualitas harus bisa jaga. Jadi memang seperti itu," imbau alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu.
Menurut Risma, pihak pemkot tidak bisa disalahkan jika ada sekolah swasta yang kekurangan murid. Karena pihaknya telah memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Daerah (Bopda).
Sedangkan untuk pilihan masuk sekolah. Hal itu sepenuhnya merupakan hak dari wali murid.
"Tapi yg jelas kita tidak merugikan bahwa mereka tetap bisa beroperasional, kita bantu per rombel. Orang kan nggak bisa dipaksa, ndak mau pasti. Pasti kan dia milih, ga bisa saya paksakan anakmu masuk ke sini," terangnya.
Ditanya kapan Bopda akan diberikan? Risma mengaku sampai saat ini masih didata dan ditata. Menurutnya hal itu juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Ya nanti dikasihkan. Kan lagi penataan. Kan ndak bisa serta merta. Dari dulu juga begitu," lanjutnya.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengungkapkan sejumlah sekolah swasta di Surabaya masih kekurangan murid. Itu dianggap sebagai imbas dari kebijakan PPDB tambahan dan rombel yang dikeluarkan Dispendik.
"Iya masih ada. Di SMP PGRI 5 malah dapat 3 siswa. SMP Gatra 3 sama 3 siswa dan SMP Among dan SMP PGRI 17 sama dapat 4 siswa," kata Koordinator MKKS Erwin Darmogo kepada detikcom, Jumat (19/7). (sun/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini