Hari Pertama Masuk Sekolah, 73,4% Siswa Jatim Masih Tak Setuju Sistem Zonasi

Surabaya - Di hari pertama masuk sekolah, sistem zonasi rupanya masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, hasil survei Student Research Center (SRC) Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur mencatat 73,4% siswa di Jatim masih tak setuju PPDB sistem zonasi.

Ketua SRC Ahmad Ainun Najib mengatakan objek penelitian ini adalah pelajar yang sedang mendaftar ke SMA tahun 2019. Sementara survei PPDB sistem zonasi telah dilakukan pada tanggal 24-29 Juni 2019, dengan responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Najib menyebut ada 56% responden perempuan dan 44% responden laki-laki yang mengisi kolom survei. Survei ini mengambil responden 398 pelajar lulusan SMP tahun 2019, dan sedang mendaftarkan diri ke SMA.

"Dari 398 responden 73,4 persen menjawab tidak setuju terhadap PPDB sistem zonasi, kemudian 26,6 persen menjawab setuju," kata Najib di Surabaya, Senin (15/7/2019).

Mayoritas siswa mengaku alasan penolakan PPDB sistem zonasi ini lantaran tak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan. Ada 46,4% siswa mengaku impiannya masuk ke sekolah favorit terhalang PPDB sistem zonasi.

Sementara sebanyak 11,3% siswa menyebut fasilitas sekolah belum merata. Kemudian 9,2% beralasan penerapan zonasi PPDB 2019 yang terkesan mendadak.

Namun, 13,6% siswa mengaku setuju dengan alasan pemerataan pelajar dengan nilai UN tinggi. Juga, 13% siswa menilai PPDB bisa menghapus predikat sekolah favorit. Sementara 6,4% siswa mengatakan jarak sekolah yang dekat dengan rumah lebih efisien.

Selain itu, Najib menambahkan SRC juga melakukan survei ketertarikan pelajar terhadap sekolah swasta. Hasilnya, 41,3% pelajar ingin daftar ke swasta sementara 58,7% menjawab tidak ingin masuk ke sekolah swasta.

Ketika ditanya alasan tertarik atau tidak tertarik ke sekolah swasta, 36,8% siswa beranggapan sistem zonasi mempersempit peluang ke sekolah impian, 30,7% tetap ingin sekolah di SMA negeri, sedangkan 7,1% siswa menganggap biaya sekolah swasta lebih mahal. Namun ada 15,4% siswa menyebut fasilitas dan tata kelola sekolah swasta lebih bagus.

"Hal yang menarik ketika pelajar diberi pertanyaan tentang usulan apabila bertemu Mendikbud. Sebagian besar pelajar meminta untuk menghapus PPDB sistem zonasi karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan," lanjut Najib.

Najib mengaku pihaknya mengambil tema penerapan sistem zonasi karena banyak mengundang tanggapan baik pro maupun kontra. Riset ini berupaya menangkap tanggapan pelajar sebagai objek kebijakan zonasi yang selama ini tidak dilibatkan oleh Kemendikbud.

"Senin adalah hari pertama pelajar masuk sekolah menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan sistem zonasi. Hasil riset kami bisa menjadi salah satu referensinya," pungkasnya.