Kamis 18 Juli 2019, 15:55 WIB
31 SD di Tulungagung Dimerger Menjadi 15 sekolah
SD Negeri 3-4 Kepatihan/Foto: Adhar Muttaqin
Tulungagung -
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tulungagung akan melakukan penggabungan atau merger 31 Sekolah Dasar (SD) Negeri menjadi 15 lembaga. Ada beberapa faktor yang membuat 31 SD tersebut akan digabung.
Kepala Disdikpora Tulungagung Suharno mengatakan, lembaga pendidikan yang akan digabungkan rata-rata berada pada satu lingkungan. Menurutnya 31 SD tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Tulungagung, Kedungwaru, Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban dan Kecamatan Besuki.
"Ini sudah kami ajukan ke pemerintah daerah untuk merger. Harus melibatkan instansi lain karena menyangkut aset hingga anggaran. Makanya harus ada tim gabungan dari Disdikpora, BPKAD dan beberapa lembaga lain," kata Suharno, Kamis (18/7/2019).
Kemudian Kabid Pembinaan SD Disdikpora Tulungagung Bina Andari Nurmaning menyampaikan, proses penggabungan harus melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Di antaranya efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan hingga mempertimbangkan jumlah populasi penduduk yang ada di sekitarnya.
"Tapi untuk jumlah murid ini bukan satu-satunya pertimbangan. Karena ada juga yang muridnya banyak namun kami gabung dan itu rata-rata di kota. Sedangkan yang di pinggiran seperti Besuki memang sebagian jumlah muridnya sedikit," ujar Bina.
Pihaknya optimistis merger sekolah yang berada dalam satu halaman tersebut akan lebih efektif. Karena selama ini beberapa lembaga yang ada di dalam satu halaman sering terjadi sejumlah persoalan. Mulai dari pengelolaan hingga ketimpangan.
"Ya karena kalau satu lingkungan kemudian ada dua kepala tentu akan memiliki beberapa konsekuensi, misalkan satunya berhasil mendapat anggaran DAK satunya tidak, sehingga kondisi fisik sekolah menjadi berbeda," imbuhnya.
Ia berharap proses merger 31 sekolah bisa segera dituntaskan. Sehingga proses pengelolaan sekolah akan menjadi lebih optimal. Selain itu para guru yang terdampak bisa segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di lembaga pendidikan yang baru.
"Karena kalau dimerger pasti akan ada dampaknya terhadap guru. Nah untuk penataan guru yang terdampak ditangani oleh bidang lain di Disdikpora ini," tambahnya.
Sedangkan khusus untuk SD pinggiran yang berada di daerah terpencil tidak akan dimerger meskipun hanya mendapatkan jumlah siswa yang sedikit. Pertimbangannya sekolah tersebut digunakan untuk menampung warga yang ada di sekitarnya.
"Kalau sekolah yang berdiri sendiri di pelosok tidak kami gabung. Kalau itu digabung warga sekitar akan semakin jauh sekolahnya. Kalaupun ada yang dimerger, sekolah itu berada dalam satu halaman dengan SD lain," pungkasnya.
Simak Video "Barang Impor Ilegal Miliaran Rupiah di Surabaya Dimusnahkan"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/bdh)
Kepala Disdikpora Tulungagung Suharno mengatakan, lembaga pendidikan yang akan digabungkan rata-rata berada pada satu lingkungan. Menurutnya 31 SD tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Tulungagung, Kedungwaru, Ngunut, Rejotangan, Pucanglaban dan Kecamatan Besuki.
"Ini sudah kami ajukan ke pemerintah daerah untuk merger. Harus melibatkan instansi lain karena menyangkut aset hingga anggaran. Makanya harus ada tim gabungan dari Disdikpora, BPKAD dan beberapa lembaga lain," kata Suharno, Kamis (18/7/2019).
Kemudian Kabid Pembinaan SD Disdikpora Tulungagung Bina Andari Nurmaning menyampaikan, proses penggabungan harus melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Di antaranya efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan hingga mempertimbangkan jumlah populasi penduduk yang ada di sekitarnya.
Baca juga: PPDB di Blora, SD Ini Hanya Dapat 1 Siswa |
"Tapi untuk jumlah murid ini bukan satu-satunya pertimbangan. Karena ada juga yang muridnya banyak namun kami gabung dan itu rata-rata di kota. Sedangkan yang di pinggiran seperti Besuki memang sebagian jumlah muridnya sedikit," ujar Bina.
Pihaknya optimistis merger sekolah yang berada dalam satu halaman tersebut akan lebih efektif. Karena selama ini beberapa lembaga yang ada di dalam satu halaman sering terjadi sejumlah persoalan. Mulai dari pengelolaan hingga ketimpangan.
"Ya karena kalau satu lingkungan kemudian ada dua kepala tentu akan memiliki beberapa konsekuensi, misalkan satunya berhasil mendapat anggaran DAK satunya tidak, sehingga kondisi fisik sekolah menjadi berbeda," imbuhnya.
Ia berharap proses merger 31 sekolah bisa segera dituntaskan. Sehingga proses pengelolaan sekolah akan menjadi lebih optimal. Selain itu para guru yang terdampak bisa segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di lembaga pendidikan yang baru.
"Karena kalau dimerger pasti akan ada dampaknya terhadap guru. Nah untuk penataan guru yang terdampak ditangani oleh bidang lain di Disdikpora ini," tambahnya.
Sedangkan khusus untuk SD pinggiran yang berada di daerah terpencil tidak akan dimerger meskipun hanya mendapatkan jumlah siswa yang sedikit. Pertimbangannya sekolah tersebut digunakan untuk menampung warga yang ada di sekitarnya.
"Kalau sekolah yang berdiri sendiri di pelosok tidak kami gabung. Kalau itu digabung warga sekitar akan semakin jauh sekolahnya. Kalaupun ada yang dimerger, sekolah itu berada dalam satu halaman dengan SD lain," pungkasnya.
Simak Video "Barang Impor Ilegal Miliaran Rupiah di Surabaya Dimusnahkan"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/bdh)
