detikNews
Jumat 12 Juli 2019, 18:39 WIB

Kemelut Belum Reda, PDIP Kota Pasuruan Belum Punya Kantor

Muhajir Arifin - detikNews
Kemelut Belum Reda, PDIP Kota Pasuruan Belum Punya Kantor Kantor PDIP Kota Pasuruan yang disegel/Foto: Muhajir Arifin
Pasuruan - Kemelut yang terjadi di internal PDIP Kota Pasuruan belum reda. Pengurus baru yang ditugaskan DPP tak bisa menggunakan kantor karena disegel sejumlah kader yang menolak keputusan penugasan tersebut.

Kantor DPC PDIP itu berada di Jalan KH Mansyur, Sekargadung, Purworejo, Kota Pasuruan. Sejak penyegelan dan penurunan papan mama, kedua kubu yang berkonflik belum menjalin komunikasi.

"Nggak ada. Belum ada komunikasi," kata kader senior PDIP Pasuruan, Luluk Mauludiyah, Jumat (12/7/2019).

Perempuan yang sudah jadi 'banteng' sejak 32 lebih ini juga pernah menjadi ketua DPC. Ia juga merupakan sekretaris pengurus lama sebelum digantikan pengurus baru.


Luluk yang memotori penyegelan dan penurunan papan nama partai menolak pengurus baru. Ia dan sejumlah kader tak akan menyerahkan kantor.

"Nggak akan saya serahkan, biar dipakai Posko Promeg," imbuh Luluk yang mengaku punya hak secara pribadi atas gedung kantor.

Ketua baru yang ditugaskan DPP, Raharto Teno Prasetyo pada Senin (8/7) mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus demisioner untuk meredakan konflik. Namun hingga hari ini, menurut Luluk, komunikasi tak pernah dilakukan.

Raharto Teno yang juga Plt Wali Kota Pasuruan belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat detikcom, belum dibalas.

Konfercab PDIP Kota Pasuruan Minggu (7/7) menugaskan Raharto Teno Prasetyo sebagai ketua baru menggantikan Pranoto dan Teddy Armanto sebagai sekretaris menggantikan Luluk.


Penugasan melalui surat yang ditandatangani Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto ditolak sebagian kader senior. Mereka ada di bawah komando Luluk serta Pudjo Basuki, mantan ketua cabang yang juga pernah menjabat Wakil Wali Kota Pasuruan.

Penolakan dilakukan karena penugasan itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Partai (PP) nomor 28 tahun 2019. Luluk mengatakan Teno bukan nama yang diajukan DPC serta belum 7 tahun menjadi kader. Selain itu, Luluk menyebut Teno belum punya sumbangsih pada partai dan tak punya aura ingin membesarkan partai.

Terkait hal ini, Teno mengatakan bahwa di pasal 44 Peraturan Partai (PP) nomor 28 tahun 2019, pada ayat 1 disebutkan DPP partai dapat menentukan KSB DPC partai dan/atau DPD partai di luar nama-nama yang diusulkan atas dasar pertimbangan kepentingan strategi partai.

"Jadi kami selaku petugas partai, kami tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan DPP. Terkait masa keanggotaan 7 tahun sebagai sarat menjadi KSB, kami ini petugas partai, keputusan semua ada di tangan pimpinan dalam hal ini adalah ibu Ketua Umum," kata Teno, Senin (8/7).

Simak Video "Status Hukum Akun Penghina Jokowi Ditentukan 1x24 Jam"
[Gambas:Video 20detik]

(sun/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed