Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, Risma memang enggan terlibat dalam kisruh secara langsung. Karena hal itu untuk menjaga hubungannya dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil wali kota.
Namun, jika melihat relasi selama ini antara Risma dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.
"Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP. Menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP," ujarnya kepada media, Kamis (11/7/2019).
Menurut Surokim, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Ia juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.
"Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.
Sebelumnya, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu (7/7/2019), DPP PDIP menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDIP Surabaya. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDIP Surabaya termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP di DPRD Kota Surabaya.
(fat/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini