4 Mobil Terkait Kasus Bupati Mojokerto Nonaktif Disita, 2 Milik Eks Anggota DPRD

4 Mobil Terkait Kasus Bupati Mojokerto Nonaktif Disita, 2 Milik Eks Anggota DPRD

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kamis, 04 Jul 2019 17:29 WIB
KPK Sita 4 Mobil Terkait TPPU Bupati Mojokerto Nonaktif/Foto: Enggran Eko Budianto
KPK Sita 4 Mobil Terkait TPPU Bupati Mojokerto Nonaktif/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - KPK menyita 4 mobil terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mojokerto Nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP). Dua di antaranya milik eks anggota DPRD Mojokerto.

Keempat mobil yang disita kini berada di halaman Mapolres Mojokerto Kota, tepatnya di depan kantor Unit SPKT, Jalan Bhayangkara. Tampak dua penyidik KPK melakukan cek fisik terhadap 2 mobil sitaan.

Yaitu mobil Toyota Hilux G warna hitam nopol S 9699 SA dan Daihatsu Terios TS Extra warna hitam nopol S L 1993 ZX. Dua eks anggota DPRD Mojokerto tampak terlibat dalam proses cek fisik. Keduanya adalah Agus Basuki, anggota DPRD dari PDIP periode 2009-2014 dan Heri Susanto, anggota DPRD dari PDIP periode 2004-2009.

Agus Basuki mengaku mendapat panggilan via telepon dari penyidik KPK siang tadi sekitar pukul 13.00 WIB. Dia pun datang ke tempat pemeriksaan di Mapolres Mojokerto Kota dengan mengendarai mobil Terios TS Extra warna hitam nopol S L 1993 ZX.

"Pagi tadi Heri telepon saya katanya diperiksa KPK. Begitu saya ditelepon KPK, saya sudah menyangka pasti ini kaitannya sama Heri dan mobilnya. Makanya mobil Terios ini saya bawa ke sini," kata Agus saat berbincang dengan detikcom usai menemani penyidik KPK melakukan cek fisik terhadap mobil yang dia bawa, Kamis (4/7/2019).

Agus mengaku sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK di aula Wira Pratama Mapolres Mojokerto Kota. Dia sebatas ditanya terkait hubungannya dengan Heri Susanto. Selain itu, Agus juga diminta penyidik menyerahkan kunci dan STNK mobil Terios yang dia bawa.


"Mobilnya dininta saat saya dimintai keterangan tadi. Saya serahkan kunci dan STNK ke penyidik KPK karena memang bukan milik saya," ujarnya.

Agus menegaskan, mobil Terios tersebut bukan miliknya pribadi. Dia mengaku dipinjami Heri Susanto sejak 2014. Dia berdalih tak mengetahui asal usul mobil tersebut.

"Saya dipinjami Heri untuk operasional, saya kan saat itu membantu Pak Mustofa (Bupati Mojokerto Nonaktif MKP) di Pilkada 2015. Saya tak tahu asal usulnya, saya dipinjami tanpa dikasih BPKB," ungkapnya.

Agus menambahkan, mobil Toyota Hilux G warna hitam nopol S 9699 SA yang juga disita penyidik KPK milik Heri Susanto. Karena mobil yang mereka bawa disita, Agus dan Heri menunggu jemputan untuk pulang. Heri sendiri kini menjadi pengusaha jual beli sepeda motor.

"Saya mau pulang bareng Heri. Dijemput sopirnya Heri," pungkasnya.


Selain Terios dan Hilux, penyidik KPK juga menyita 2 mobil lainnya. Yaitu Toyota Kijang Innova warna abu-abu nopol S 1612 ND dan Daihatsu Luxio X warna putih nopol A 1513 QI. Pada mobil Luxio terdapat logo Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Mojokerto. Hingga kini belum ada keterangan pemilik mobil tersebut.

Sementara Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono membenarkan adanya penyitaan mobil oleh penyidik KPK. Hanya saja pihaknya tidak mendapatkan informasi dari penyidik terkait jumlah dan kepemilikan mobil yang disita.

"Kami tidak diberi tahu oleh penyidik. Itu akan dibawa ke Surabaya setelah selesai pemeriksaan," tegasnya.

Sigit juga membenarkan adanya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di aula Wira Pratama Mapolres Mojokerto Kota. Menurut dia, penyidik dari lembaga antirasuah meminjam tempat selama 10 hari.

"Pinjam tempat ke kami untuk pemeriksaan selama 10 hari, berakhirnya tanggal 5 Juli 2019," tandasnya.


Rangkaian penyitaan mobil, tanah, serta pemeriksaan para pejabat dan kalangan swasta oleh KPK masih terkait kasus TPPU dengan tersangka Bupati Mojokerto Nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP). Lembaga antirasuah menemukan dugaan pencucian uang yang dilakukan MKP terhadap uang gratifikasi Rp 34 miliar.

MKP diduga menyimpan secara tunai atau sebagian ke rekening bank miliknya atau perusahaan milik keluarganya, Musika Group yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Modus yang digunakan adalah utang bahan atau beton.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak 2 unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 unit. Dia disangka melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. KPK juga telah menyita sejumlah aset dan dokumen milik MKP.

Selain TPPU, MKP juga dijerat dengan sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zaenal Abidin, Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Saat ditetapkan sebagai tersangka, KPK menduga gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar. Dalam proses penyidikan, jumlah gratifikasi yang ditemukan bertambah hingga mencapai Rp 34 miliar.

Simak Video "Kemunculan Sumber Gas Gegerkan Warga Glagah Lamongan"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/fat)