Penjualan Daging Impor Tak Memenuhi Sanitasi Pangan Digagalkan

Hilda Meilisa - detikNews
Kamis, 04 Jul 2019 16:24 WIB
Penjualan daging impor digagalkan/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Polda Jatim menggagalkan penjualan daging sapi dan kerbau impor yang penyebarannya di seluruh pasar. Daging impor ini diketahui tidak memenuhi standar sanitasi pangan.

Dari kasus ini polisi menetapkan seorang tersangka berinisial SWR yang juga pemilik UD SMN, tempat penjualan daging impor. Usaha ini beralamat di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyidikan Tim Satgas Pangan bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Selain daging impor, ada juga daging lokal yang tak memenuhi standar higienisnya.

"Diawali penyelidikan bulan Juni, kita temukan di tanggal 2 Juli di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, di mana SWR diduga sebagai pelaku kasus tindak pidana pangan, dengan cara melakukan usaha penyimpangan distribusi daging sapi dan kerbau impor, serta daging sapi lokal yang tidak mmenuhi sanitasi pangan," papar Arman di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (4/7/2019).


Dari kasus ini, Arman mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain 5.549 kilogram daging sapi impor, 740 kilogram daging kerbau impor, 1.000 kilogram kikil sapi, dan 3 ekor kepala sapi.

Dalam sebulan, Arman menyebut pelaku mendapat omzet Rp 150 juta sementara untuk keuntungan bersihnya bisa mencapai Rp 50 juta.

"Ini dijual ke masyarakat di Jatim, masuk pasar lokal. Tapi pelakunya tidak ditahan karena ancamannya dibawah 5 tahun," imbuh Arman.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan Jatim, Juliani Pomiswari mengatakan pelaku nomor kontrol veteriner (NKV). Menurut Juliani, hal ini merupakan standar yang harus dipenuhi penjual daging.


"Jadi, ini tidak memenuhi syarat. Karena unit usaha produk hewan itu, ada yang bernomor kontrol veteriner itu bisa ada dicold storage-nya, di pengolahannya. Dan kalau disini kami mengaudit di cold storage-nya," ungkapnya.

Juliani menyebut daging impor ini belum mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan. Menururnya, NKV harus disematkan kepada produk makanan, khususnya impor.

"Intinya, untuk penjaminan keamanan pangan. Jadi dasar untuk higenisanitasi," pungkasnya.

Pelaku dijerat Pasal 135 junto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp 4 Miliar.

Simak Video "Pria Bawa Sabu Ditangkap Usai Tabrak Mobil Polisi dan Pagar Rumah"
[Gambas:Video 20detik]
(hil/fat)