BKKBN RI akan Adopsi Sistem Pendataan Kependudukan Pemkab Madiun

Madiun - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bakal mengadopsi inovasi data kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang digagas Pemkab Madiun. Layanan inovasi melalui OPD-BKKB Kabupaten Madiun tersebut berupa aplikasi pendataan yang bernama IMP Smart.

Aplikasi IMP Smart merupakan singkatan dari Institusi Masyarakat Pedesaan, Solusi Membanggun Keluarga Terencana. Aplikasi ini, berfungsi untuk menginput data yang diambil dari pendataan keluarga.

Sekretaris BKKBN Pusat, Nofirjal, mengapresiasi inovasi yang dibuat Kabupaten Madiun. Rencana, BKKBN akan mengadopsi aplikasi IMP Smart milik dari kabupaten Madiun untuk diterapkan di tiap daerah.

"Ini sangat luar biasa, kreatifitas dan inovasi daerah yang perlu kita apresiasi, dan BKKBN siap mengadopsi inovasi di daerah termasuk di Kabupaten Madiun, terutama yang berkaitan dengan dinamisasi atau pemutakhiran data pendataan keluarga," katanya kepada wartawan, Senin
(24/6/2019).

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengapresiasi rencana BKKBN RI mengadopsi Aplikasi IMP Smart. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan data di lapangan. Data yang valid itu kemudian menjadi dasar bagi Pemkab Madiun untuk membuat sebuah
kebijakan.

"Data yang tervalid, adalah data yang benar-benar sesuai realitas yang ada di lapangan. Kemudian, dari kebutuhan akan data tersebut, kami kembangkan lewat aplikasi, lewat SDM kita di BKKBN di OPD BKKB, ini berjalan sampai desa," kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Data ini bisa maksimal jika masyarakat sadar dengan pendataan itu penting. "Kalau kita sudah bisa menyentuh apa yang ada di keluarga, Insya Allah data akan lebih valid. Jadi keluarga harus menjadi pendukung kita untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun, aman mandiri
sejahtera berakhlak. Oleh sebab itu, seluruh permasalahan harus selesai di tingkat desa, dan titik terendah di desa adalah keluarga. Aplikasi ini merupakan infrastruktur untuk memudahkan pengumpulan data. Namun yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siti Zubaidah, mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut karena kebutuhan akan data kependudukan, data KB, dan data pembangunan keluarga. Sebab, pendataan pada 2017 dari BKKBN, dan tidak dapat diakses oleh daerah.

"Basis data kita harus kita perkuat, dan karena pendatan tahun 2017 dari BKKBN, kita tidak bisa mengaksesnya, sehingga kita harus mempunyai satu keinginan utuk membuat data sendiri di Kabuopaten Madiun, dan Alhamdulillah dengan dukungan beberapa OPD dan kader di bawah, bisa terlaksana," katanya.

Dia menambahkan, saat ini sudah 83,33 persen dari 262 ribu KK di Kabupaten Madiun yang sudah terdata. Pendataan dengan aplikasi tersebut sudah dimulai sejak 2018, dan ditargetkan pada November 2019 akan selesai.

"Untuk pemutakhiran data tahun ini, kami akan mulai melakukan pelatihan untuk kader sekitar Juli 2019," jelasnya. (fat/fat)