DetikNews
Kamis 13 Juni 2019, 13:39 WIB

Humas Pemkab Bojonegoro Bantah Suami Bupati Anna ke Inggris Pakai APBD

Ainur Rofiq - detikNews
Humas Pemkab Bojonegoro Bantah Suami Bupati Anna ke Inggris Pakai APBD Humas Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto/Foto: Ainur Rofiq
Bojonegoro - Lawatan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah ke Inggris dengan menghabiskan anggaran hampir Rp 1 Miliar sempat disoal. Sebab, kepergian bupati dengan didampingi sang suami ini menggunakan anggaran APBD.

Kepergian bupati bersama rombongan untuk memenuhi undangan dari Young Indonesian Professionals Asociation (YIPA).

Humas Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto membantah adanya kabar jika anggota dewan riset daerah Muh Ali Duppa, yang juga suami bupati Anna ikut dibiayai menggunakan dana APBD.

Heru menegaskan jika perjalanan dinas yang dibiayai APBD hanya empat orang. Yakni Bupati Anna, Pj Sekda Yayan Rohman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Herry Sudjarwo dan Sekpri Bupati Rochmad Sholeh Farhoki. Sedangkan suami Anna, Muh Ali Duppa menggunakan dana pribadi.

"Yang menggunakan dana perjalanan dinas hanya bupati dan pejabat PNS. Untuk suami Bupati Anna Muawanah yakni Pak Ali Duppa selaku Anggota Dewan Riset Daerah menggunakan dana pribadi" kata Humas Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto kepada detikcom, Kamis (13/6/2019).


Tiga pejabat pemkab selain bupati melakukan lawatan ke London untuk peningkatan PAD Kabupaten Bojonegoro. Khususnya di sektor investasi pariwisata dan migas.

Acara yang diprakarsai Young Indonesian Professionals Association (YIPA) mengusung Tema Investment Promotion in Oil & Gas Opportunities within Bojonegoro dan Tourism Promotion - Be in Bojonegoro.

Perjalanan dinas bupati mulai 11-18 Juni mendatang. Kunker tersebut menelan anggaran Rp 954 juta yang diambil dari APBD.


Menurut Heru, harga tiket pesawat yang tertera pada rencana anggaran dan Biaya merupakan batas tertinggi berdasarkan Peraturan Permenkeu No. 227 /PMK.05/ 2016. Yakni tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

"Untuk biaya yang dibayarkan adalah at cost yakni biaya berdasarkan bukti real kuitansi bupati, Pj Sekda, Kepala Bapenda dan Sekpri," imbuhnya.

Ia menambahkan, perjalanan dinas luar negeri seorang kepala daerah merupakan hal biasa. Tentunya dengan ketentuan dan syarat yang telah terpenuhi serta adanya izin dari Kemendagri.

"Bupati ke London itu diundang oleh YIPA, dan sudah mendapatkan izin dari Pemprov Jatim dan Kemendagri," pungkas Heru.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed