Minggu 26 Mei 2019, 04:37 WIB
ASN Ponorogo Dilarang Terima Parsel Tapi Masih Boleh Gunakan Mobdin
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni (Foto: Charolin Pebrianti)
Ponorogo -
Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Ponorogo dilarang menerima parsel dalam bentuk apapun. Pun juga untuk penggunaan mobil dinas sebagai alat transportasi mudik, dilarang jika dibawa di luar Jawa Timur.
"Sejak 2 tahun lalu saya mengimbau dan meminta supaya PNS tidak menerima parsel, kalau saya sebagai bupati sejak 2 tahun lalu bilang kepada semua kepala dinas jangan ngasih bingkisan apapun kepada saya baik berupa uang maupun barang," tutur Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Sabtu (25/5/2019).
Ipong menambahkan pihaknya sudah lebaran kali keempat menjabat sebagai bupati. Sejak tahun 2017, dirinya sudah tidak mau menerima parsel. Bahkan dia mengklaim sudah mendahului imbauan KPK.
"2016 saya masih nerima, tapi tahun 2017 saya sudah nggak mau nerima lagi," terangnya.
Bapak tiga orang anak ini bahkan juga memberlakukan kepada seluruh pejabat untuk tidak menerima parsel.
"Jadi seluruh PNS sudah tahu hal itu, jangan nerima parsel," jelasnya.
Sedangkan terkait mobil dinas yang digunakan untuk mudik, Ipong mengaku menggunakan kebijakan yang sama seperti tahun lalu.
"Kalau dipakai untuk berlebaran di dalam Ponorogo boleh, silakan saja," imbuh dia.
Jika berada di luar Ponorogo namun masih berada di wilayah Jatim sebaiknya lapor terlebih dahulu. Tapi jika dipakai sampai di luar Jatim, pihaknya tidak memperbolehkan.
"Tahun kemarin nggak banyak pejabat yang pakai mobil dinas ke luar Ponorogo, soalnya umumnya para pejabat sini kan Ponorogo saja," pungkas dia.
(iwd/iwd)
"Sejak 2 tahun lalu saya mengimbau dan meminta supaya PNS tidak menerima parsel, kalau saya sebagai bupati sejak 2 tahun lalu bilang kepada semua kepala dinas jangan ngasih bingkisan apapun kepada saya baik berupa uang maupun barang," tutur Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Sabtu (25/5/2019).
Ipong menambahkan pihaknya sudah lebaran kali keempat menjabat sebagai bupati. Sejak tahun 2017, dirinya sudah tidak mau menerima parsel. Bahkan dia mengklaim sudah mendahului imbauan KPK.
"2016 saya masih nerima, tapi tahun 2017 saya sudah nggak mau nerima lagi," terangnya.
Bapak tiga orang anak ini bahkan juga memberlakukan kepada seluruh pejabat untuk tidak menerima parsel.
"Jadi seluruh PNS sudah tahu hal itu, jangan nerima parsel," jelasnya.
Sedangkan terkait mobil dinas yang digunakan untuk mudik, Ipong mengaku menggunakan kebijakan yang sama seperti tahun lalu.
"Kalau dipakai untuk berlebaran di dalam Ponorogo boleh, silakan saja," imbuh dia.
Jika berada di luar Ponorogo namun masih berada di wilayah Jatim sebaiknya lapor terlebih dahulu. Tapi jika dipakai sampai di luar Jatim, pihaknya tidak memperbolehkan.
"Tahun kemarin nggak banyak pejabat yang pakai mobil dinas ke luar Ponorogo, soalnya umumnya para pejabat sini kan Ponorogo saja," pungkas dia.
(iwd/iwd)
