Kamis 16 Mei 2019, 09:26 WIB
KPU akan Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Jadi Caleg Terpilih, Kecuali..
Foto: Istimewa
Tulungagung -
KPU Tulungagung memastikan diri akan menetapkan Ketua DPRD Supriyono sebagai caleg terpilih. Meskipun yang bersangkutan menjadi tersangka KPK.
Ketua KPU Tulungagung, Mustofa mengatakan penetapan itu akan dilakukan setelah proses penetapan hasil pemilu oleh KPU pusat pada 22 Mei atau setelah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi setelah 22 Mei, kami akan menunggu tiga hari apakah ada gugatan ke MK atau tidak terhadap hasil di Tulungagung, kalau tidak ada maka kami tetapkan siapa saja yang menjadi caleg terpilih," kata Mustofa, Rabu (16/5/2019).
Namun bila ada gugatan, maka KPU Tulungagung akan menunggu hingga ada putusan dari majelis hakim MK. Dalam memproses gugatan, MK memiliki waktu selama 15 hari.
"Kalau terkait Supriyono (caleg PDIP/Ketua DPRD Tulungagung) dia memang memiliki suara tertinggi di Dapil I Tulungagung, sehingga dari hitungan sementara dia memperoleh kursi pertama," ujarnya.
Meskipun Supri dalam posisi ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK, tidak serta merta menggugurkan perolehanya dalam pemilu 17 April lalu.
"Selama belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak ada aturan yang menghalangi, sehingga kami dari KPU ya melakukan prosedur tahapan seperti biasa hingga selesai. Kalau yang dapat kursi ya kami tetapkan, kalau tidak ya tidak," jelasnya.
Dari hasil rekapitulasi pileg, Supriyono memperoleh lebih dari 10 ribu suara dari dapil satu, yang meliputi Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru.
Sementara itu dua hari yang lalu KPK mengumumkan penetapan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap untuk pembahasan, pengesahan hingga pelaksanaan APBD Tulungagung.
Ia diduga menerima aliran dana hingga Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pertengahan 2018 lalu.
(fat/fat)
Ketua KPU Tulungagung, Mustofa mengatakan penetapan itu akan dilakukan setelah proses penetapan hasil pemilu oleh KPU pusat pada 22 Mei atau setelah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi setelah 22 Mei, kami akan menunggu tiga hari apakah ada gugatan ke MK atau tidak terhadap hasil di Tulungagung, kalau tidak ada maka kami tetapkan siapa saja yang menjadi caleg terpilih," kata Mustofa, Rabu (16/5/2019).
Namun bila ada gugatan, maka KPU Tulungagung akan menunggu hingga ada putusan dari majelis hakim MK. Dalam memproses gugatan, MK memiliki waktu selama 15 hari.
"Kalau terkait Supriyono (caleg PDIP/Ketua DPRD Tulungagung) dia memang memiliki suara tertinggi di Dapil I Tulungagung, sehingga dari hitungan sementara dia memperoleh kursi pertama," ujarnya.
Meskipun Supri dalam posisi ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK, tidak serta merta menggugurkan perolehanya dalam pemilu 17 April lalu.
"Selama belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak ada aturan yang menghalangi, sehingga kami dari KPU ya melakukan prosedur tahapan seperti biasa hingga selesai. Kalau yang dapat kursi ya kami tetapkan, kalau tidak ya tidak," jelasnya.
Dari hasil rekapitulasi pileg, Supriyono memperoleh lebih dari 10 ribu suara dari dapil satu, yang meliputi Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru.
Sementara itu dua hari yang lalu KPK mengumumkan penetapan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap untuk pembahasan, pengesahan hingga pelaksanaan APBD Tulungagung.
Ia diduga menerima aliran dana hingga Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pertengahan 2018 lalu.
(fat/fat)
