Melihat kondisi ini, MUI Bojonegoro juga akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi di tahun politik 2019.
Ketua MUI Bojonegoro KH Djauhari Hasan mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power.
"Mari saling menghormati, dan menghindari people power," terang Kiai Jauhari Hasan saat menggelar pertemuan di Ponpes Al Rhosyid Dander, Rabu (15/5/2019).
Sementara Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bojonegoro, Syamsuri, menuturkan ada peran dua kelompok yang sangat menentukan pembangunan di Indonesia. Yakni, ulama dan umaro yang mempunyai tanggung jawab besar.
Dia mengaku antara agama dan negara harus beriringan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI tetap teguh.
"Peran ulama dalam menentukan arah bangsa ini sangat besar, anak-anak kita harus mendapatkan pemahaman agama yang benar," ucap Kakamenag Bojonegoro.
Selain menggelar pertemuan, acara ini juga digelar deklarasi damai. Isinya di antaranya, siap menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang Dasar 1945.
Bersama bersinergi menjaga kabupaten Bojonegoro tetap tertib, aman, damai dan sejuk. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional atau people power.
Selain itu mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro segera melakukan rekonsiliasi pasca pemilu 2019 terutama kepada para ulama, kiai, tokoh agama, para asatidz di manapun berada.
Ini upaya rekonsiliasi secapat mungkin mewujudkan situasi yang tertib, aman, damai dan sejuk di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga penuh dengan persaudaraan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah islamiyah serta mengajak seluruh umat islam memperbanyak doa dan zikir.
Tolak People Power, Massa Demo di Depan Bawaslu:
(fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini