.webp)
"Saat ini kita semua menunggu dan menghormati serta menerima dengan ikhlas hasil kerja KPU tanggal 22 Mei," ucap Ketua MUI Kabupaten Pacitan, Aris Mashudi saat ditemui detikcom, Senin (13/5/2019).
Aris menegaskan, perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Pun jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan mengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama itu yakin, para elit politik di tingkat pusat dapat bersikap arif. Termasuk di antaranya para tokoh dari unsur Paslon 01 maupun 02.
"Kita melihat tokoh-tokoh di sana sudah arif. Baik dari berbagai kelompok termasuk dari Paslon 01 dan 02 kami kira sama-sama arifnya," ujar pria yang juga menjabat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tersebut.
"Kan pernyataan ketika sebelum kampanye itu sama-sama baik. Artinya itu bertekat untuk menjaga keutuhan NKRI dan saling menghormati", imbuhnya.
Sebenarnya, lanjut dia, semua perbedaan dapat diselesaikan dengan silaturahim. Hal tersebut dapat dimulai dari tokoh di tingkat nasional. Semisal pertemuan tokoh dari kedua paslon yang akan menciptakan kesejukan pagi pendukung di tingkat bawah.
"Kami kira bagus sekali sebenarnya kalau ada pertemuan sebelum ini misalnya, pimpinan dari kelompok (paslon) 01 maupun 02. Itu bagus sekali," katanya.
MUI sendiri, lanjut Aris Mashudi, beberapa kali menggelar pertemuan berkaitan penyusunan program kerja. Dari seluruh perwakilan wilayah kecamatan yang hadir, tak satu pun yang membahas tentang mobilisasi massa. Itu menandakan jika masyarakat Pacitan menghendaki suasana tenang dan kondusif.
"Kita berupaya menciptakan Pacitan ini betul-betul adem ayem", tandas mubaligh yang selama Ramadhan aktif ceramah di sejumlah tempat.
Simak Juga "Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power":
(fat/fat)
