Ancaman golput itu datang dari sebagian warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Kepala Desa setempat Erwin Pribadi mengaku mendapat keluhan dari sejumlah warganya.
"Kemarin pasca DPT (Daftar Pemilih Tetap) dikeluarkan, khususnya di desa saya, banyak keluhan dari warga saya karena dalam satu KK (Kartu Keluarga) dipecah dalam dua sampai tiga TPS," kata Erwin kepada wartawan di kantornya, Senin (15/4/2019).
"Warga saya spontan menyatakan tak mau nyoblos karena dia, anak dan suaminya dipisah TPS-nya. Karena lokasi TPS terlalu jauh, jaraknya sekitar 200-300 meter," ungkapnya.
Erwin menjelaskan, DPT di desanya sejumlah 3.767 jiwa. Dia mengaku belum mendata jumlah keluarga yang harus mencoblos di TPS berbeda 17 April nanti.
"Saya belum menginventarisir. Yang sudah melapor ke saya 10 sampai 20 orang. Tentu kalau didata, jumlahnya akan bertambah," terangnya.
Persoalan ini, kata Erwin, disinyalir akibat adanya penambahan jumlah TPS di desanya. Sayangnya, KPU Jombang diduga membagi pemilih ke TPS-TPS tanpa memperhatikan KK.
"Meskipun formilir C6 (undang untuk memilih) sudah dibagikan, masih ada waktu. Bagaimana KPU memudahkan warga kami untuk mencoblos," tegasnya.
Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kepatihan Farid Ahmaludin mengaku telah melaporkan persoalan ini ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jombang. Menurut dia, pihak PPK juga telah melapor ke KPU Jombang. Namun, sampai saat ini Farid belum mendapatkan petunjuk dari PPK maupun KPU Jombang.
"Upload data ke Sidalih (Sistem Data Pemilih), tapi ketika keluar di DPT ke desa seperti itu. Hasil pemetaan kami berbeda dengan DPT yang dikirim KPU. Sekarang saya tidak tahu cara merubahnya bagaimana. Belum ada petunjuk dari KPU," tandasnya.
5 Surat Suara di Pemilu 2019, Yuk Kenali Warna dan Cirinya:
(fat/fat)
