Masih Ada Ratusan Anggota Dewan di Jatim Belum Lapor LHKPN

Muhammad Aminudin - detikNews
Rabu, 10 Apr 2019 12:51 WIB
Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Ratusan pejabat negara sektor legislatif di Jawa Timur belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tingkat kepatuhan hanya mencapai 66 persen dari jumlah keseluruhan 1.796 orang.

Data KPK sampai batas waktu pelaporan LHKPN 31 Maret 2019 lalu, hanya 1.191 orang yang sudah mengirimkan LHKPN tepat waktu. Sisanya, 605 wakil rakyat belum melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.

"Untuk daerah Jawa Timur yang tersebar di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, terdapat 1.796 wajib lapor. Dengan tingkat kepatuhan 66 persen atau 1.191 orang yang sudah mengirimkan LHKPN. Sementara, 605 pejabat negara belum melaporkan LHKPN-nya," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Rabu (10/4/2019).


Dijelaskan Febri, kepatuhan di wilayah Jawa Timur meliputi DPRD provinsi sebesar 30 persen atau 28 orang sudah melapor, dan 65 orang lainnya belum melaporkan LHKPN. Sementara untuk DPRD Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur yang telah melaporkan LHKPN baru 1.163 orang, untuk yang belum melaporkan sebanyak 540 orang.

Tingkat kepatuhan legislator di Malang Raya juga tak begitu maksimal dalam melaporkan LHKPN kepada KPK.

Pada tingkat DPRD Kota Malang tingkat kepatuhan hanya 56 persen, dari 41 wajib lapor baru 23 orang yang melaporkan LHKPN. Untuk DPRD Kabupaten Malang tingkat kepatuhan hanya 79 persen, dari 48 wajib lapor hanya 38 orang yang sudah melaporkan LHKPN.

Sedangkan DPRD Kota Batu dari 25 orang wajib lapor, baru 10 orang yang sudah memenuhi dan mengirimkan LHKPN tepat waktu.


Febri menjelaskan, jika pengumuman LHKPN sektor legislatif ini, merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan Komisi Pemilihan Umum sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas.

"Ini merupakan rangkaian dari realisasi program Pilih yang Jujur, sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 17 April 2019 nanti," ungkap Febri melalui pesan WhatsApp.

Diharapkan masyarakat mendapat Informasi yang cukup, jika ada calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD," sambungnya.


Saksikan juga video 'Salah Satu Indikator Caleg Jujur: Lapor LHKPN':

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)