Khofifah Ingin Satpol PP Melek Teknologi untuk Perangi Hoaks

Madiun - HUT ke-69 Satpol PP, ke-100 Pemadam Kebakaran, dan ke-57 Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2019 berpusat di Kabupaten Madiun. Dalam peringatan yang berlokasi di Alun-alun Rekso Gati, Kota Caruban, Mejayan itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak ingin ada petugas satpol PP yang gagap teknologi (gaptek).

Satpol PP diharuskan bisa tanggap dalam segala tantangan di tengah merebaknya berita hoax dan ujaran kebencian.

"Oh iya jadi begini, sebagai bagian dari perekat bangsa maka hari ini Satpol PP pertama akan menghadapi tantangan. Dan tantangan itu adalah digital IT. Banyak berita merebaknya hoax, merebaknya fitnah, merebaknya ujaran kebencian," ujar Khoffifah kepada wartawan di Alun-alun Kota Caruban Madiun, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Kota Pasuruan Siapkan Skenario Pengamanan Kampanye Hingga Coblosan

Dengan kemajuan dunia digital IT tersebut kata Khofifah dirinya tidak ingin ada potensi perpecahan atau disintegrasi yang tidak terdeteksi. Dalam waktu kedepan pihaknya memerintahkan semua Kasatpol PP untuk memberikan training kepada seluruh anggotanya.

"Seiring merebaknya ujaran kebencian, yaitu sesuatu yang potensi dalam hal membangun integritas bangsa. Kita tentu tidak ingin bahwa ada potensi disintegrasi yang tidak terdeteksi. Maka deteksi itu selain oleh elemen yang lain juga adalah oleh Satpol PP. Mereka harus mengetahui dunia yang memang fakta kebenaran maka kita harus menunjukkan yang benar adalah benar dan salah salah. Harus ada briefing training dan penguatan kapasitas," tandasnya.

Didampingi Bupati Madiun H Ahmad Dawami, Khofifah ingin menjaga sikap netralitas ASN. Dalam menjaga netralitas ASN itu kata Khofifah berundak pada satpol PP.

"Satpol PP punya ruang yang cukup strategis, apalagi menjelang pilpres dan pileg serentak. Maka saya berharap bahwa Satpol PP akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tegas untuk menjaga netralitas ASN terutama ada di pundak Satpol PP. Jagalah dinamika dengan penuh harmoni, jagalah dinamika dengan suasana yang tetap kondusif, pungkasnya.

Kegiatan ini sendiri dihadiri ribuan peserta Damkar serta Satpol PP dari 37 dari 38 kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Hanya Pemkot Surabaya yang tidak dapat mengikuti acara.

Baca juga: Bawaslu Jatim Tangani Lebih dari Seribu Pelanggaran APK

Sementara itu menurut Bupati Madiun H Ahmad Dawami, Satpol PP merupakan OPD yang sangat penting, terutama untuk mengawal visi misi Kabupaten Madiun lima tahun ke depan yakni, Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak.

"Satpol PP harus bisa menjadi penegak Perda dan Perbup, dan menjaga marwah dari birokrasi. Artinya, di situlah. Kalau punya komitmen mengangkat derajat penghormatan birokrasi, ya perbaiki dulu di Satpol PP nya," kata Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun.

Kaji Mbing mengatakan, Satpol PP juga harus memiliki kemampuan managerial. Misalnya, ketika ada keluhan masyarakat, harus mengetahui cara menangani keluhan masyarakat tersebut. (iwd/iwd)