Dianggap Tak Netral, Dosen UIN Maliki Dipanggil Bawaslu

Bawasl periksa dosen di Malang/Foto: Muhammad Aminudin

Malang - Bawaslu Kota Malang memanggil AH, dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki). Pasalnya ada dugaan pelanggaran netralitas.

Pemanggilan AH berdasarkan postingan dalam akun facebook-nya, untuk mendukung paslon 02 di Pilpres 2019. AH bisa dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena postingan itu.

"Yang bersangkutan sudah kami panggil, dan mengakui perbuatannya. Soal postingan mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019, yakni paslon nomor urut 02," ungkap Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa kepada detikcom, Senin (11/3/2019).

Menurut Alim, AH merupakan dosen di UIN Maliki dengan status aparatur sipil negara (ASN). Sebagai pegawai negeri, AH bisa disangka melanggar netralitas ASN.

"Statusnya ASN, tentunya ini merupakan pelanggaran etik karena mendukung salah satu paslon, dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," tegas Alim.

Dalam pemeriksaan, AH tak membantah bahwa dukungan itu diposting melalui akun facebook pribadinya. AH juga mengakui, bahwa dirinya tak mengetahui postingan tersebut melanggar aturan.

Bawaslu sendiri terus mendalami perkara ini, sebelum hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

"Kami terus mendalami perkara ini, sebelum hasil pleno diserahkan ke KASN. Yang bersangkut bisa melanggar atura terkait netralitas ASN dalam pemilu," tandas Alim.

Kasus menjerat AH menambah daftar panjang keterlibatan pegawai negeri dalam mendukung kandidat di Pilpres 2019 yang ditangani Bawaslu Kota Malang. Setidaknya sudah empat orang pegawai diperiksa soal netralitas dalam pemilu.

"Ini kasus keempat, dua pegawai Pemkot Malang, dan dua dari UIN Maliki. Sebelumnya AH, ada satu pegawai lain berinisial MA juga caleg DPRD Kota Malang yang bekerja di UIN Maliki," beber Alim. (fat/fat)