.webp)
Ditemui wartawan di Pendapa Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Arifin mengaku baru menerima surat pemberitahuan dari rumah sakit pemerintah tersebut, Senin (4/3). Padahal, kata dia, sesuai peraturan bupati (perbub) perekrutan pegawai BLUD harus seizin bupati.
Pihaknya belum bisa memastikan apakah prosedur yang dijalan ditempuh rumah sakit telah sesuai aturan atau tidak.
"Untuk rekrutmen saya baru dapat pemberitahuan dari rumah sakit kemarin. Memang di perbup harus seizin bupati, jadi saya belum tahu apakah rekrutmen itu mendahului izin atau sudah izin dengan bupati sebelumnya saya tidak tahu," kata M Nur Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2019).
Rencananya pihaknya akan memanggil Direktur RSUD dr Soedomo untuk meminta penjelasan terkait proses pengadaan 30 tenaga perawat non PNS. Pihaknya berharap setiap proses pencarian pegawai dilakukan dengan profesional dan transparan, sehingga tenaga yang didapatkan merupakan pilihan terbaik.
"Saya (kemarin) disposisi yang isinya, tolong direkrut menggunakan asesmen kemarin, kalau katakanlah kemarin itu yang diterima PNS memiliki nilai terbaik pasti ada yang di bawahnya, nah itu yang diprioritaskan," ujarnya.
Namun tampaknya disposisi tersebut terlambat, lantaran seleksi 30 pegawai non PNS tersebut telah selesai dilaksanakan dan ditetapkan nama pelamar yang diterima. "Saya kan tidak tahu saya baru tahu setelah dapat laporan dari teman-teman media, makanya akan saya selesaikan secara internal organisasi dulu, saya minta beliau nanti menghadap," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek, Saeroni mengakui telah melakukan perekrutan 30 perawat untuk mengisi kekosongan 14 tenaga kerja yang diterima sebagai PNS, serta untuk mengisi tenaga untuk gedung layanan yang baru. Proses tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak diumumkan ke publik. (fat/fat)
