Sembunyikan Data DB, Dinkes Kota Mojokerto Salahkan Diagnosa Dokter

Mojokerto - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto disinyalir menyembunyikan data penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari 2019. Dikonfirmasi terkait persoalan ini, Dinkes justru menyalahkan para dokter di rumah sakit yang dinilai keliru mendiagnosa pasien DBD.

Kadinkes Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu mengatakan, pihaknya menggunakan buku Pedoman Pengendalian DBD di Indonesia yang diterbitkan Kemenkes tahun 2015 sebagai acuan untuk mendiagnosa pasien.

Menurut dia, pasien dinyatakan positif DBD saat hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar trombosit di bawah 100 ribu per milimeter kubik darah. Selain itu, harus terjadi peningkatan kadar hematokrit minimal 20 persen.

"Kalau trombosit di atas 100 ribu, hematokrit naiknya di bawah 20 persen, itu masuk kategori Demam Dengue (DD). Harusnya itu yang dipakai teman-teman dokter untuk mendiagnosa DBD," kata Indah kepada detikcom di kantornya, Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Dinkes Kota Mojokerto Sembunyikan Data Penderita DBD, Kenapa?

Oleh sebab itu, lanjut Indah, pihaknya tetap menyebut jumlah warga Kota Mojokerto yang terkena DBD sepanjang Januari 2019 hanya 7 orang. Dari jumlah itu, 4 pasien dirawat di RS Kamar Medika, 2 pasien di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, serta 1 pasien di Puskesmas Kedundung.

"Kami tetap pada data 7 orang terkena DBD di Bulan Januari 2019, kondisi pasien trombositnya di bawah 100 ribu, hematokritnya naik 20 persen," ungkapnya.

Kendati begitu, Indah mengapresiasi cepatnya penanganan pasien DBD maupun DD di rumah sakit. Meski dianggap salah mendiagnosa, pasien DD yang dinyatakan DBD oleh dokter pada akhirnya mendapatkan penanganan yang maksimal di rumah sakit.

"Karena penanganan DD maupun DBD sama, yaitu dengan meningkatkan volume cairan tubuh untuk meningkatkan trombosit, albumin dan menurunkan hematokrit," terangnya.

Pencegahan DBD di Kota Onde-onde, kata Indah, sebagian besar dilakukan dengan menggencarkan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Pemerintah mengalokasikan Rp 1,4 miliar setiap tahunnya untuk membayar 1.600 kader PSN se Kota Mojokerto.

Program ini untuk memberantas jentik nyamuk, salah satunya dengan rutin menguras kamar mandi 2 kali dalam sepekan. Disinggung besarnya anggaran PSN yang diduga menjadi pemicu Dinkes menyembunyikan data DBD, Indah menampikanya.

"Terserah sampean menyebut apa. Yang jelas bahwa masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk pencegahan DBD," tandasnya.

Hasil penelusuran detikcom di 5 rumah sakit, jumlah warga Kota Mojokerto yang terkena DBD sepanjang Januari 2019 mencapai 64 orang. Terdiri dari 20 orang di RSI Sakinah, 17 orang di RS Gatoel, 12 orang di RS Kamar Medika, 5 orang di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, serta 10 orang di RSI Hasanah. Data itu belum termasuk pasien di sejumlah rumah sakit dan puskesmas rawat inap yang belum sempat dikunjungi detikcom.

Indikasi penyembunyian data muncul berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu. Pasalnya, saat diwawancarai wartawan, dia menyebutkan jumlah warga Kota Mojokerto yang terkena DBD sepanjang Januari 2019 hanya 7 orang. Pernyataan Indah jauh berbeda dengan data dari 5 rumah sakit tersebut.

"Hanya 7 penderita DBD," kata Indah usai sidak pasien DBD bersama Wali Kota Mojokerto di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kamis (31/1). (fat/fat)