Sekretaris dewan pendidikan Jatim Isa Ansori mengatakan meskipun perbuatan para pelajar itu tidak dibenarkan, namun jika mengacu pada Undang-undang perlindungan anak, para pelaku merupakan korban.
"Kalau mengacu pada Undang-undang perlindungan anak, itu kan sebutannya adalah korban. Kenapa anak melakukan itu. Kalau kita tinjau dari perbuatannya maka anak lepas dari pengawasan orang tua," kata Isa saat dihubungi detikcom, Jumat (11/01/2019).
Isa menambahkan dari sisi hukum memang harus diakui bahwa perbuatan pelaku salah. Tetapi ketika mengingat usia dan statusya masih anak atau pelajar maka harus mendapatkan pendampingan sesuai dengan statusnya.
"Apa yang terjadi sekarang ini (di Tulungagung dan Sidoarjo) butuh pendampingan. Misalkan pada kasus perbuatannya anak akan dikenakan sanksi karena memang sebuah kesalahan tapi tetap harus memperhatikan sisi peradilan anak itu," terangnya.
Sedangkan untuk pencegahan, Isa mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan yakni terus menyosialisasikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Kemudian jika memang sudah terlanjur terjadi maka peran pemerintah harus hadir sebagai solusi agar si anak tidak sampai membuang apalagi membunuh bayinya.
"Jadi pendidikan seks usia dini itu seperti apa, anak itu akan tahu apa sih bahayanya dan kemudian kalau terjadi itu dampaknya seperti apa maka untuk itu lewat pendidikan," imbuhnya.
"Kalau sudah terjadi (kelahiran bayi), hadir lagi dinas sosial dan lembaga-lembaga yang peduli sehingga ketika ada pikiran untuk melakukan atau tindakan aborsi itu menjadi hilang karena memang ada orang yang hadir mendampingi dan menguatkan agar tidak melakukan hal itu," tandas Isa. (iwd/iwd)
