Gaji Belum Dibayar, Pekerja Proyek Rusunawa ASN di Malang Mogok Kerja

Malang - Pekerja proyek rusunawa (rumah susun sederhana sewa) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang, mogok kerja. Mogok ini berlatar belakang hak pekerja yang ada di kompleks Block Office Kanjuruhan, Kepanjen, belum terbayar.

Semestinya, pagi tadi sekitar pukul 07.00 WUB, tukang beserta kuli bangunan sudah bekerja. Namun mereka memilih untuk duduk-duduk di sekitaran bangunan proyek berlantai empat tersebut.

Mogok kerja ini merupakan kedua kalinya. Selasa (8/1/2019) siang, pekerja juga memilih untuk tak beraktivitas.

"Kami ingin dibayar dulu, gaji sudah nunggak lama. Dan kami tidak mau kerja lagi," kata Agung Prayitno kepada wartawan di lokasi proyek, Rabu (9/1/2019).

Setidaknya ada 75 pekerja yang ikut dalam pengerjaan proyek rusunawa itu. Mereka mengaku, sejak tiga pekan ini gaji tidak dibayar oleh perusahaan pemenang tender.

Informasi dari para pekerja, untuk kuli bangunan seharinya digaji sebesar Rp 75 ribu, sementara tukang mendapatkan upah Rp 95 ribu, total setiap pekan mandor membayar upah pekerja sebesar Rp 12 juta.

"Konsultan dan sub kontraktor menjanjikan gaji akan dibayar, tetapi sampai kemarin dan hari ini diwujudkan. Makanya kami tidak mau kerja," tegas Agung.

Proyek Rusunawa ASN Kepanjen sedianya ditargetkan selesai, November 2018 tahun lalu. Proyek bersumber dari APBN senilai Rp 16,1 miliar dimenangkan PT Halajati asal Jakarta. Namun, dalam prosesnya pengerjaan menggunakan sistem progres dengan menggandeng sub kontraktor PT Setia Karya Abadi.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku, jika proyek Rusunawa ASN merupakan agenda kegiatan pemerintah pusat.

"Kami hanya ketempatan saja untuk lokasi proyeknya. Sementara semuanya adalah kewenangan pusat. Dengan begitu kami tak memiliki kewenangan untuk menegur ataupun memberikan sanksi kepada pelaksana," terang Wahyu terpisah.

Menurut Wahyu, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini kepada Kementerian PUPR. Hari ini, dijadwalkan tim dari kementerian akan turun langsung menyikapi persoalan yang terjadi.

"Tetapi kami sudah melaporkan, adanya mogok kerja ini kepada kementerian. Harapannya segera ada tindak lanjut, informasi yang kami terima terakhir, hari ini ada jadwal tim kementerian ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan pekerja," beber Wahyu.

Dia menambahkan, sesuai peruntukannya rusunawa akan dikhususkan bagi ASN. Menggunakan sistem sewa, dengan membangun sebanyak 54 unit rumah. (fat/fat)