.webp)
Pertemuan antara komisi D DPRD Jember dengan perwakilan rekanan, dikemas dalam dengar pendapat (hearing), di ruang Komisi D DPRD Jember Gedung Parlemen. Dalam pertemuan tersebut, satu per satu rekanan menyampaikan keluhannya.
"Kami terdiri dari 70 rekanan ini menggarap 105 proyek di Dinkes Jember ini. Dengan nilai kisaran proyek, dari Rp 400 juta sampai Rp 5 miliar, lewat tender lelang semua," kata Perwakilan Rekanan Dedi Yudistira, usai hearing, Jumat (4/1/2019).
Dedi menjelaskan, pihaknya bersama rekanan yang lain tidak ada bayangan akan menemui kendala tidak terbayarkan hasil kerjanya itu.
"Persoalan ini dari Dinkes, bahkan hal itu diakui sendiri kok, bahwa karena ada keterlambatan administrasi," katanya.
Menurut Dedi, untuk pengerjaan proyek di dinkes tersebut, mulai bulan Oktober 2018, kemudian berakhir sesuai jadwal Desember kemarin sudah selesai semua.
"Ada yang tanggal 17 (Desember) kemarin selesai, paling lambat 27 Desember. Mestinya ya bisa dicairkan. Tapi proses administrasinya lambat," ungkapnya.
Namun diakui Dedi, ada sejumlah rekanan yang sudah dicairkan anggaran proyeknya. "Tapi pencairannya, tidak jelas sesuai urutan. Karena meskipun sudah selesai sebelum mendekati akhir tutup anggaran malah belum terbayar, entah kok begitu," tukasnya.
Anehnya, sambung Dedi, ada yang pekerjaan mepet selesainya, malah sudah terbayarkan. Sehingga dia bertanya-tanya, apa dasar pencairan tersebut.
"Kami berharap, segera dicairkan (anggaran bagi rekanan ini). Karena denda kami di perbankan juga berjalan terus," tandasnya.
Sementara anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyesalkan persoalan yang dialami para rekanan tersebut. Terlebih lagi dalam hearing tersebut, kepala dinas atau pun pihak yang mewakili dari Dinkes Jember juga tidak hadir. Dalihnya karena sedang ada kegiatan operasi mata dan bibir sumbing gratis, undangan Lantamal V.
"Padahal surat sudah kami layangkan, tapi kami tetap akan minta tanggung jawab dari Dinkes. Karena keterangan dari rekanan sudah memenuhi target dan tanggung jawabnya," kata Ardi.
Sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi. "Jika tidak ada tanggung jawab dan tidak mampu, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Karena ini mengecewakan," tandasnya.
"Tapi kita berharap bisa terealisasikam sesuai aturan yang ada. Selain itu kami berharap rekanan jangan sampai berbuat nekat dengan menyegel puskesmas atau proyek lainnya, kami akan perjuangkan," ujarnya.
Karena kalau sampai disegel, khawatir mengganggu pelayanan publik.
Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kadinkes Jember Nurul Qomariyah hanya menjelaskan dirinya sibuk.
"Maaf saya masih ada acara," jawab kadinkes saat membalas whatsapp detikcom pukul 16.51 WIB. (fat/fat)
