Sabtu 29 Desember 2018, 14:59 WIB
Soal Rekam Biometrik, Amphuri Jatim Ancam Boikot Umrah dan Haji
Foto: Amir Baihaqi
Surabaya -
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji RI (Amphuri) Jatim memprotes kebijakan rekam biometrik VFS. Perekaman biometrik itu dianggap memberatkan calon jemaah untuk penerbitan visa.
Ketua Plt DPD Amphuri Jatim Sofyan Arif mengatakan selain menghambat proses penerbitan visa, dari segi tenaga dan ekokomi calon jemaah juga ikut terimbas dengan kebijakan tersebut.
"Kami menolak adanya pelaksanaan rekam biometrik sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Hal ini dikarenakan persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim Indonesia dengan pertimbangan geografis Indonesia," kata Sofyan saat jumpa pers di Surabaya, Sabtu (29/12/2018).
Karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu proses administrasi calon jemaah saat ini lebih panjang. Karena harus melewati tiga kali proses administrasi dan mengharuskan hadir di tempat di tiga lokasi yang berbeda.
"Untuk itu kami berharap kebijakan rekam biometrik atau perekaman sidik jari dan wajah kalau bisa dibatalkan atau ditunda sampai dengan siapnya infrastruktur dan SDM saat mengajukan syarat visa," ujar Sofyan.
Sofyan menjelaskan saat ini pihaknya memantau proses rekam biometrik dan ditemukan tempat perekaman sangat tidak layak. Seperti tempat yang terlalu kecil sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Sementara di satu sisi para calon jemaah harus mengantre panjang tanpa ada tempat duduk antrean.
"Kita sudah melihat di Surabaya di BG Junction mall, tempatnya sangat kecil kontras dengan calon jemaah yang mendaftar rekam harus menunggu lama tanpa ada fasilitas tempat duduk dan lainnya. Bahkan mereka harus menunggu dari pagi sampai sore," terang Sofyan.
Pihak Amphuri juga saat ini mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan itu. Dari hasil koordinasi itu, Kemenag mengungkapkan sudah mengirim surat pernyataan ke pemeringah Kerajaan Arab Saudi.
"Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kemenag. Dan menurut mereka audah mengirim aurat pernyataan keberatan. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon dari pemerintah Arab Saudi," beber Sofyan.
Nah, jika protes terkait rekam biometrik tidak ditanggapi atau respon dari pihak Arab Saudi, pihak Amphuri akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji. Bahkan imbauan ini akan diserukan ke seluruh Indonesia.
"Kalau seperti ini terus dan tidak ada kepastian mengenai kebijakan rekam biometrik. Terpaksa kita akan memboikot. Bukan hanya di Jatim tapi seluruh Indonesia akan ada pemboikotan. Dan ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh calon jamaah mengenai pemboikotan dan re-schedule pemberangkatan," tandas Sofyan.
(fat/fat)
Ketua Plt DPD Amphuri Jatim Sofyan Arif mengatakan selain menghambat proses penerbitan visa, dari segi tenaga dan ekokomi calon jemaah juga ikut terimbas dengan kebijakan tersebut.
"Kami menolak adanya pelaksanaan rekam biometrik sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Hal ini dikarenakan persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim Indonesia dengan pertimbangan geografis Indonesia," kata Sofyan saat jumpa pers di Surabaya, Sabtu (29/12/2018).
Karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu proses administrasi calon jemaah saat ini lebih panjang. Karena harus melewati tiga kali proses administrasi dan mengharuskan hadir di tempat di tiga lokasi yang berbeda.
"Untuk itu kami berharap kebijakan rekam biometrik atau perekaman sidik jari dan wajah kalau bisa dibatalkan atau ditunda sampai dengan siapnya infrastruktur dan SDM saat mengajukan syarat visa," ujar Sofyan.
Sofyan menjelaskan saat ini pihaknya memantau proses rekam biometrik dan ditemukan tempat perekaman sangat tidak layak. Seperti tempat yang terlalu kecil sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Sementara di satu sisi para calon jemaah harus mengantre panjang tanpa ada tempat duduk antrean.
"Kita sudah melihat di Surabaya di BG Junction mall, tempatnya sangat kecil kontras dengan calon jemaah yang mendaftar rekam harus menunggu lama tanpa ada fasilitas tempat duduk dan lainnya. Bahkan mereka harus menunggu dari pagi sampai sore," terang Sofyan.
Pihak Amphuri juga saat ini mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan itu. Dari hasil koordinasi itu, Kemenag mengungkapkan sudah mengirim surat pernyataan ke pemeringah Kerajaan Arab Saudi.
"Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kemenag. Dan menurut mereka audah mengirim aurat pernyataan keberatan. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon dari pemerintah Arab Saudi," beber Sofyan.
Nah, jika protes terkait rekam biometrik tidak ditanggapi atau respon dari pihak Arab Saudi, pihak Amphuri akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji. Bahkan imbauan ini akan diserukan ke seluruh Indonesia.
"Kalau seperti ini terus dan tidak ada kepastian mengenai kebijakan rekam biometrik. Terpaksa kita akan memboikot. Bukan hanya di Jatim tapi seluruh Indonesia akan ada pemboikotan. Dan ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh calon jamaah mengenai pemboikotan dan re-schedule pemberangkatan," tandas Sofyan.
(fat/fat)
