.webp)
Data Kanwil Kemenkumham Jatim menyebut jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Jatim per 1 November mencapai 26.552 orang. Namun setelah dicek, baru 4.367 orang atau 16,44 persen warga binaan yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Komisioner KPU Jatim Divisi Data dan Informasi Choirul Anam mengatakan pihaknya akan menerapkan berbagai upaya agar seluruh warga binaan di Jatim mendapatkan hak yang sama untuk mencoblos.
Upaya awal yang tengah digenjot saat ini adalah pendataan ulang DPT.
"Kami tengah melakukan tukar data penghuni lapas antardaerah," ungkap Anam kepada detikcom, Kamis (8/11/2018).
Anam menjelaskan kebijakan ini diambil karena adanya perubahan regulasi sesuai Surat Edaran Komisioner KPU Nomor 887 yang berisi KPU harus melakukan pendataan ulang DPT. Semua penghuni lapas yang sudah masuk DPT harus dikeluarkan terlebih dahulu dan dipindah ke kelurahan asal sesuai KTP.
"Karena hampir tidak ada yang murni beralamat di kelurahan tempat lapas atau rutan," ujar Anam.
Setelah itu KPU akan memasukkan penghuni lapas yang memiliki identitas ke DPT masing-masing atau DPT A. Namun nantinya warga binaan ini masih dapat memilih di dalam TPS lapas. Status mereka nantinya juga akan diubah menjadi pemilih pindahan atau DPT B.
"Sehingga nanti ada dua jenis pemilih di dalam lapas, DPT A dan B," terang Anam.
Sedangkan untuk warga lapas yang tidak memiliki identitas sama sekali akan dikategorikan ke dalam pemilih tipe AC. Mereka tetap didata dan dilaporkan ke Kemendagri dan Kemenkumham untuk diberikan hak pilih.
"Yang belum punya data atau tidak lengkap akan dikumpulkan jadi satu, dan dilaporkan ke Kemendagri dan Kemenkumham," lanjutnya.
Saksikan juga video 'KPU Dirikan 69 RIbu Posko Atasi Masalah DPT':
(lll/lll)
