DetikNews
Senin 22 Oktober 2018, 16:33 WIB

Kasus SUV Tertabrak Kereta, PT KAI: Pemda yang Bertanggung Jawab

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Kasus SUV Tertabrak Kereta, PT KAI: Pemda yang Bertanggung Jawab Lokasi kecelakaan (Foto: Hilda Meilisa Rinanda/File)
Surabaya - PT KAI Daops 8 mengelak jika dikatakan pihaknya adalah yang harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan mobil tertabrak kereta api pada Minggu (21/10). Justru PT KAI Daops 8 menyebut yang harus bertanggung jawab adalah pihak pemkot atau pemprov.

"Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian, menyebutkan bahwa tanggung jawab keselamatan dan keamanan di perlintasan menjadi tanggung jawab yang diberikan izin untuk membuka perlintasan. Namun selama ini tidak ada yang bertanggung. Secara otomatis pemerintah daerah atau kota itu yang pertanggung jawab. Dalam hal ini pemkot atau pemprov," kata Manager Humasda PT KAI Daops 8 Surabaya Gatut Sutiyatmoko kepada detikcom, Senin (22/10/2018).

Gatut juga menjelaskan pihaknya menyarankan agar perlintasan sebidang itu agar segera ditutup. Sebab dinilai membahayakan bagi pengguna jalan maupun masyarakat yang melintasi rel.

"Kalau memang dinilai membahayakan, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Sedangkan kalau perlintasan sebidang kereta api tersebut tidak bisa ditutup. Maka konsekuensinya menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan provinsi. Selain itu pemerintah daerah harus meningkatkan keamanan warganya yang tinggal di sekitar perlintasan," ujar Gatut.


Gatut pun menyarankan kepada pihak yang mengelola agar memberikan diklat kepada penjaga palang pintu perlintasan untuk standar operasionalnya.

"Untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat di perlintasan kereta api. Harusnya penjaganya didiklatkan sesuai SOP, kemudian dikasih palang pintu, itu upaya untuk meminimalisir kecelakaan. Kemudian pemerintah harusnya melarang warganya membuka pelintasan baru. Bukan malah difasilitasi dengan cara diaspal," kata Gatut.

Gatut menambahkan jika standar jarak di perlintasan satu dengan yang lain jaraknya minimal 800 meter dengan perlintasan yang lain.

"Untuk sudutnya perpotongan rel dan jalan tidak boleh kurang dari 30 derajat. Karena jika pada musim penghujan akan menyebabkan pengendara tergelincir," kata Gatut.


Gatut juga mempertegas, jika perlintasan sebidang yang dianggap rawan terjadiannya kecelakaan, sejak awal pemerintah harus tanggap agar segera melakukan penutupan.

"Pemerintah harusnya lebih tanggap. Kalau membahayakan harusnya ditutup aja. Kemudian pemerintah harus melarang warga mendirikan bangunan yang menganggu jarak pandang masinis," ungkap Gatut.

Gatut juga menyayangkan kedisiplinan pengguna jalan yang tidak patuh. Sebab segala upaya meminimalisir terjadianya kecelakaan sudah dikakukan oleh pihak Pemerintah Kota/Kabupaten dengan memasang rambu-rambu dan alat Early Warning System (EWS). Dan pengelola juga melakukan standar dengan membunyikan klakson kereta api.

"Sebetulnya secanggih apapun alatnya. SOP sudah dijalan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan disiplin masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu niscaya masih saja akan ada kejadian lagi di situ," tandas Gatut.


Sebelumnya Dishub Jatim menyebutkan tanggung jawab perlintasan sebidang adalah tanggung jawab PT KAI. Karena itu PT KAI-lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan tertabraknya Mitsubishi Pajero oleh kereta api.

"Kalau KAI itu kan undang-undangnya sudah jelas. Bahwa di semua rel kereta tidak diperkenankan ada perlintasan sebidang. Kalau di undang-undangnya yang boleh sebetulnya fly over, underpass, kan begitu. Jadi kalau dicari yang salah, penguna jalan juga salah. Karena mobil tersebut juga ada di depan palang pintu," kata Kadihub Jatim Fatah Jasin.

Menurut Fatah, sebagai operator kereta api, seharusnya adalah menjadi tanggung jawab PT KAI. "Sebagai operator kereta api harusnya yang bertanggung jawab. Karena mereka adalah operator moda kereta api," ujar Fatah.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed